Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zhafrin Nur Ainina, author
Penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pemberian akta hibah atas harta peninggalan yang telah dibuat akta wasiatnya terlebih dahulu: studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 892 K/pdt/2017 = Misuse of conditions as the basis for giving deed of grant for the inheritance that has been made the testament first: case study of the Supreme Court verdict number 892 K/Pdt/2017
Penelitian ini membahas mengenai pemberian suatu hibah dan wasiat atas harta peninggalan. Pemberian hibah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika objek hibah tersebut telah dibuatkan akta wasiat sebelumnya. Sikap hati-hati Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan, karena pemberian hibah atas objek yang sama dengan wasiat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Anggrita Sudrajiningrum, author
Tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah dengan subjek fiktif studi kasus: putusan nomor 93/PID.B/2016/PN.GPR = The responsibilities of land conveyancer ppat in issuing the deed of grant with fictitious subject: study case: verdict no. 93/PID.B/2016/PN.GPR
Akta hibah PPAT dengan subjek fiktif yang dimana pihak pemberi hibah yang sudah meninggal dunia dibuat fiktif oleh penerima hibah tanpa sepengetahuan PPAT. Dalam pembuatan akta hibah, para pihak tidak menghadap PPAT melainkan PPAT memberikan blanko kosong kepada penerima hibah yang menyebabkan penerima hibah membuat subjek fiktif sebagai pemberi hibah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51079
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sarah Sakinah, author
Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Hibah yang dibuat Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/Pn Blb) = Juridical Implications of Cancellation of Grant Deed Made Based on False Identity (Study Of Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/Pn Blb)
PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Athirah Zahra, author
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Tanah dan Bangunan yang Sudah Dihibahkan. (Studi Kasus Putusan No. 3467/Pdt.G/2019/PA.JS) = Responsibilities of Land Deed Officials for Cancellation of Land and Building Grant Deeds that have been Granted. (Case Study of Decision No. 3467/Pdt.G/2019/PA.JS)
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berupa akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Syarat objektif tidak terpenuhi pada akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Hal ini dibuktikan dengan Akta Kesepakatan Bersama dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa objek hibah bukan milik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Raysha Anggaran, author
Keabsahan Akta Hibah atas Objek yang Belum Dibalik Nama dan Bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT XYZ) = The validity of the Deed of Grant on land that the transfer of title has not been registered and Contrary to the Articles of Association of the Limited Liability Company (Case Study of PT XYZ)
Akta sudah sejak lama digunakan sebagai alat pembuktian yang menunjukkan telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Suatu hibah atas tanah wajib dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal pemberi hibah adalah sebuah perseroan terbatas (PT), maka perlu dilakukannya pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Shannon Gabriella Pesik, author
Pemberian Harta Bersama Sebagai Objek Hibah Tanpa Persetujuan Isteri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi) = Granting Joint Property As An Object Of Grant Without The Consent Of The Wife (Study Of The Decision Of The Cibinong State Court Number 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi)
Pemberian hibah dengan objek harta bersama dalam perkawinan semestinya dilakukan melalui persetujuan antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun dalam beberapa kasus, pemberian hibah di mana tanah merupakan objek hibah yang juga merupakan harta bersama, tidak dilakukan dengan persetujuan salah satu dari pasangan dalam hubungan suami dan isteri,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sonya Whisler Refisyanti, author
Kedudukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sengketa Hibah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/PDT/2022 = Position of Article 1320 of the Indonesian Civil Code in Gift Disputes based on the Supreme Court Decision Number 3013 K/PDT/2022
Perjanjian Hibah merupakan perjanjian sepihak (unilateral agreement) yang artinya kewajiban hanya dimiliki oleh satu pihak saja yaitu Pemberi Hibah, sedangkan Penerima Hibah hanya memiliki hak, misalnya untuk menerima objek dalam penghibahan. Objek dalam penghibahan harus berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memang sudah ada wujud dan keberadaannya secara...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Melissa Lin, author
Keabsahan Hibah Berdasarkan Akta Kesepakatan Pra-Perceraian Dibawah Tangan Pada Putusan Perceraian Di Pengadilan (Analisis Putusan Perceraian Nomor 4xx/Pdt.G/2011/PAJS) = Validity of The Grants Based On The Jurisdiction of The Court on Divorce Governing Concerning Under Divorce Agreement Deed (Analysis of Divorce Governing Number 4xx/Pdt.G/2011/PAJS)
Akta kesepakatan pra-perceraian yang dibuat dibawah tangan merupakan perjanjian dimana para pihak mengatur mengenai hak asuh anak ataupun pembagian harta bersama. Hal ini disebabkan agar para pihak mematuhi perjanjian yang mereka buat agartidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah Akta kesepakatan pra-perceraian yang dibuat dibawah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ashilah Chalista, author
Penerbitan Akta Hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara terhadap Objek Tanah yang Diperoleh dari Jual Beli secara Lisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 K/Pdt/2021) = The Issuance of Grant Deed by Temporary Land Deed Official for Land Acquired through Oral Purchase (Case Study Supreme Court Decision Number 95 K/Pdt/2021)
Jual beli tanah yang dilakukan secara lisan seringkali masih ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang belum terdapat banyak PPAT di daerahnya. Peralihan hak atas tanah secara lisan dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari oleh karena minimnya bukti-bukti yang dapat menerangkan mengenai peristiwa tersebut. Salah satu permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Audilia Hany Azura, author
Responsibilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Hibah Yang Mengakibatkan Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019) = Responsibility of Land Deed Officials Regarding Grant Deeds Which Result in Civil Cases (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2019)
Salah satu bentuk akta yang berhubungan dengan tanah yang juga diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah akta hibah. Sesuai Pasal 1682 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa dilakukannya pembuatan dari akta hibah harus di depan pejabat yang mempunyai wewenang terkait hal tersebut. Peran serta fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>