Hasil Pencarian

Ditemukan 134 dokumen yang sesuai dengan query

Shannon Wijayanti, author

Konsekuensi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Akta Jual Beli dengan tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Berdasarkan Blanko Akta yang Telah Disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Tidak Sesuai dengan Objek yang Sebenarnya = The Juridical Consequences of Land Deed Officials who Made a Sale and Purchase Deed without The Presence of One Party Based on the Blank Deed That Had Been Prepared by the Land Deed Officials and Did Not Match With the Real Object.

Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabila Ayu Larasati, author

Akibat hukum atas pejabat pembuat akta tanah yang membuat dua akta jual beli dengan objek yang sama: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 379/PDT/2019/PT.BDG = Legal consequences of the land deed officials which makes two land sale and purchase deeds with the same object: case study of Bandung High Court Verdict number 379/PDT/2019/PT.BDG

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai pertanahan salah satunya Akta Jual Beli. Selain bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, PPAT juga wajib memiliki perilaku profesional dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. PPAT tidak hanya bertanggung jawab mengenai dirinya sendiri tetapi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Lourdesta Febriana, author

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris yang masuk ke dalam boedel pailit: studi kasus putusan Pengadilan Negeri nomor: 22/Guagatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 435/K/P = Implementation of the transfer of land rights with a underhand deed that is legalized by a notary public enters bankruptcy: case study of District Court decision number: 22/Other Guagatan/2018/PN.Niaga.Sby jo decision of the Supreme Court number 435

Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rita Vania Kusmayaningtyas, author

Pembuatan akta jual beli yang cacat hukum oleh pejabat pembuat akta tanah karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik objek: studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim = The making of sale and purchase deed of legal defects by PPAT because it was made without the knowledge and consent from the owner of the object: study of East Jakarta District Court Decision No. 347/PDT. G/2017/PN Jkt.Tim

Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada indikasi figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meliala, Putri Husna Sembiring, author

Konsekuensi Hukum Bagi Notaris/PPAT Yang Membuat Akta Jual Beli Tanah Dengan Pernyataan Transaksi yang Belum Lunas (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016) = Legal Consequences for Notaries / PPAT Who Make Land Purchase Deed With Uncertified Transaction Statement (Study of Supreme Court Decision No. 1515 K / PDT / 2016)

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Leily Tresnarahayu Gunawan, author

Pembatalan akta jual beli tanah yang bermula dari perjanjian gadai sawah: analisis putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 April 2019 nomor 106/pdt.g/2018/pn.kwg = Cancellation of land purchase deed starting from a pawn agreement sawah: analysis of the decision of the Karawang District Court dated April 9, 2019 Number 106/Pdt.G 2018/Pn.Kwg

Tugas utama pejabat pembuat akta tanah adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tertentu. Dari pemahaman tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Priski Athaya Fatimah, author

Pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 898K/PID/2018) = Falsification of signatures in the sale and purchase deed (Case study: Decision of the supreme court of The Republic of Indonesia number 898K/PID/2018).

Setiap orang membutuhkan alat bukti mengenai suatu hak dan peristiwa yang terjadi. Dalam praktik, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang oleh peraturan pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, lengkap dan mengikat, sehingga kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Christian Arijanto G., author

Tinjauan yuridis akta jual beli palsu yang dibuat PPAT sementara sebagai dasar bagi pendaftaran hak atas tanah = Judicial review of counterfeit deed of sale and purchase made before temporary land deeds officer as the basis for registration land of rights

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Pendaftaran tanah yang baik sangat menguntungkan masyarakat. Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan dibantu oleh PPAT termasuk PPAT Sementara. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama pemeliharaan data pendaftaran tanah. Tesis ini membahas : A. Kepada siapa tuntutan pemalsuan dapat diajukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28611

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Cindy Eka Febriana, author

Pertanggungjawaban PPAT sebagai turut tergugat atas objek akta jual beli berstatus sitaan pengadilan (studi putusan pengadilan negeri purwakarta nomor 22/PDT.G/2017/PN.PWK) = Land deed official's (PPAT) responsibility as a co-defendant for object of contract of sale in conservatoir beslag (Study of supreme court decisions number 22/PDT.G/2017/PN.PWK)

PPAT berwenang melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data yuridis pada Kantor Pertanahan, salah satunya adalah jual beli tanah, dimana PPAT berwenang untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52468

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Lestarina, author

Jual beli hak guna bangunan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 567/Pdt.G/2018/PN.Bks) = Sale and purchase of building rights that are not done in front of officials land deed maker and maintenance of registration data with registration of rights transfer (Study of District Court Decision No.567/Pdt.G/2018/PN.Bks).

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli dibutuhkan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Dalam kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Adapun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian