Ditemukan 204 dokumen yang sesuai dengan query
Simon Reinaldo Marlin, author
Proses peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah/pencatatan peralihan hak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk para pemegang hak. Namun dalam praktiknya terdapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nabila, author
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Roya Partial diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Dimana untuk dapat diadakan Roya Partial harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Namun,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jami Allaidin, author
Tesis ini meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) terhadap akta jual beli atas sertipikat yang dibatalkan pendaftaran peralihan haknya. Pembatalan pendaftaran peralihan sertipikat hak atas tanah akibat adanya cacat administrasi dan/atau cacat hukum didasari peralihan dari akta jual beli yang dalam pembuatannya terdapat perbuatan melawan hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Atira Azrani, author
Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Harnendra Dwi Abikusumo, author
Pelindungan hak-hak petani atas tanah secara normatif sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun secara empiris, petani masih belum mendapatkan kesejahteraan dari tanahnya. Sedangkan, kehidupan dan penghidupan mereka sangat tergantung dari sumber daya tersebut. Bahkan, beberapa petani memiliki luasan tanah yang sangat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Catherine Augustine, author
Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian. Sebagaimana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28027
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Abdurrahman, author
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
346.045 ABD m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Soedharyo Soimin, 1946-, author
Jakarta: Sinar Grafika, 1994
346.043 2 SOE s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Abdurrahman, author
Bandung: Alumni, 1983
346.045 98 ABD m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Elissa, author
Tesis ini membahas mengenai peralihan status Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan objek pajak pusat menjadi objek pajak daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut disyaratkan dibentuknya Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28982
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
