Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 204 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Christian Aryadi, author
Konsep dasar jual beli tanah adalah terang dan tunai. Dalam prakteknya terang dan tunai tersebut bisa saja tidak terpenuhi sehingga dibutuhkan instrumen lain agar dapat melakukan jual beli kemudian, instrument tersebut dalam pengikatan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli. Tujuannya adalah mengikat antara penjual dan pembeli agar dikemudian hari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52244
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rininta, author
Dalam kasus surat kuasa Tuan A dan Nyonya B kepada Tuan C disebutkan bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa mutlak yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan hutang dan pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank. Padahal dalam Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 menyebutkan larangan penggunaan surat kuasa mutlak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46996
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Shabrina Kitti Wulandari, author
Pertumbuhan properti di Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini melaksanakan sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bentuk pemungutan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Bekasi dan mengetahui...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Guntur Priyombodo, author
ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bermaksud melakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39388
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rosye Novita Gumayanti, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai dampak hukum dari peralihan hak yang didasarkan pada sebuah akta jual beli yang terdapat kesalahan didalamnya di Kota Bogor. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena terdapat kesalahan didalamnya tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat selama tidak ada pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42363
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Hagana, author
Penggunaan kuasa mutlak sebagai dasar pemindahan hak atas tanah telah dilarang sejak tahun 1982 dengan diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Hal ini sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap penguasaan besar-besaran oleh mafia tanah pada lahan pertanian dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Namira Anindya, author
Pengaturan mengenai penggunaan akta pembagian waris telah diatur sejak tahun 1997 dengan berlakunya Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997. Namun, nyatanya hingga saat ini belum semua kantor pertanahan menerima penggunaan akta tersebut. Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, penggunaan akta pembagian waris baru dapat digunakan sejak tahun 2022, sedangkan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Laras Hafizhah Suristyo, author
Perjanjian Jual beli tanah adalah salah satu perjanjian yang tidak dapat dilakukan cukup dengan dibawah tangan. Kepastian hukum dalam perjanjian jual beli tanah mengakibatkan perlu  adanya kekuatan hukum pada pembuktian dalam perjanjian jual beli dengan objek hak atas tanah. Umumnya perjanjian jual beli tanah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang  yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Jesslyn Clementine, author
Peralihan hak atas tanah kecuali lelang seharusnya dituangkan dalam akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Namun dalam praktiknya, terdapat bukti peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak dituangkan dalam akta PPAT yaitu surat pernyataan pembagian waris seperti yang ada dalam Putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lieke L. Tukgali, author
Universitas Indonesia, 2002
T36390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library