Hasil Pencarian

Ditemukan 204 dokumen yang sesuai dengan query

Sarah Asharina, author

Perjuangan hak atas tanah Gurindji 1966-1976 = Gurindji land right struggle 1966-1976

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Perjuangan Gurindji Aborijin pada tahun 1966 yang merupakan gerakan tuntutan hak atas tanah dan kesetaraan upah Aborijin diwilayah Northern Territory, Australia. Gerakan ini merupakan gerakan pertama yang memperkenalkan hak atas tanah adat di Australia. Keberhasilan Tuntutan masyarakat Gurindji tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat kulit putih...

2017

S70026

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulfikar Raharjo, author

Kekuatan hukum jual beli tanah melalui surat pernyataan penyerahan hak atas tanah (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 PK/PDT/2016) = The legality of land sale and purchase agreement using statement letter regarding relinquishment of land review of supreme court stipulation No 134 PK/PDT/2016 / Zulfikar Raharjo

ABSTRAK
Berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilakukann melalui Akta Jual Beli yangt dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah PPAT , namun terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi di daerah daerah terpencil, salah satunya di kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara, Haryanto...

2018

T51060

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winengku Rahajeng, author

Keabsahan jual beli hak atas tanah yang terikat jaminan tanpa sertifikat asli (Studi kasus Putusan Nomor 29/PDT.G/2017/PN Tgl) = Legality of land rights transaction that banded with collateral without original certificate (Case study Decision Number 29/PDT.G/2017/PN Tgl).

Dalam jual beli hak atas tanah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat sah dan mengikat menurut hukum. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam jual beli hak atas tanah juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini terdapat jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54582

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Iqbal Fadillah, author

Akta Pengakuan Hutang Dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang memuat klausula telah beralihnya hak atas tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/PDT/2017) = Deed of Credit Acknowledgement and Sales Purchase Agreement with clause of transfer over land rights (Case Study of Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1277 K/PDT/2017)

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gianesha Pratama, author

Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan Pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 = The role of the Notary Regional Supervisory Board the abuse of the position of the land deed making officer regarding the management of Land and Building Rights Acquisition (BPHTB): decision of The Notary Regional Examination Council Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Widi Astuti, author

Peralihan hak jual beli atas tanah sertipikat hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya dengan pengajuan proses balik nama sertipikat hak atas tanah

Salah satu sumber daya alam yang terpenting adalah tanah. Pada masa sekarang ini dimana jumlah manusia bertambah banyak, sedangkan jumlah tanah tidak dapat bertambah, hal tersebut menyebabkan nilai tanah semakin tinggi dan tidak mungkin turun. Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Setiap pihak yang mendaftarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S98

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Mariam Yasmin, author

Pembatalan akta dan sertipikat hak milik, atas tanah sengketa di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar (tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2125 K/PDT/2004) = Cancellation deed and certificate of ownership rights to land dispute in kaliboto village district wonodadi blitar (judicial review against supreme court of the republic of indonesia number 2125 k pdt 2004)

Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Evan Richardo, author

Analisis pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat hak guna bangunan (HGB) dan sertipikat hak pengelolaan (HPL) : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 JO. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 178/B/2007/PT.TUN.JKT JO. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT = Analysis of the cancellation of land tenure that has been registered in the right to build certificate (HGB) and right to manage certificate (HPL) : study case of the Decision of Judicial Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 as amended to the Decision of State Administrative High Court of the Special Capital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT as amended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number 14/G/2007/PTUN.JKT / Evan Richardo

ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38725

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Armalia Sarah, author

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Letak Objeknya Mengalami Pemekaran Wilayah di Jakarta Selatan = The Role of Land Deed Officials In The Transfer of Land Rights to Former Customary Property Rights Whose Location is Subject to Regional Expansion in South Jakarta

Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hellin Septhreananda Damus, author

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak dan Peran PPAT dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Di Desa Pulau Sapi, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara) = Recognition and Protection of Land Rights of the Dayak Customary Law Community and the Role of PPAT in Disputes (Case Study in Pulau Sapi Village, Malinau District, North Kalimantan)

Hukum adat menjadi pedoman yang penting bagi masyarakat adat untuk mengamankan keberadaan mereka dan sumber daya alam yang berada di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan yang berlebihan baik dari pihak-pihak luar atapun dari masyarakat adat itu sendiri. Implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berjalan dengan baik, Pemerintah masih...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 15 16 17 18 19 20 21 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian