Hasil Pencarian

Ditemukan 94 dokumen yang sesuai dengan query

Ayu Permata Sari, author

Pembatalan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan badan arbitrase nasional Indonesia: studi putusan Mahkamah Agung nomor 232/K/TUN/2018 = Rescission of the legalization decree legal entity establishment of Indonesian national arbitration board: case study on the Supreme Court number 232/K/TUN/2018

Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018) Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 232/K/TUN/2018...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54726

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tambunan, Gerry, author

Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pusat Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Lainnya Berdasarkan Teori Hukum Keuangan Publik = Implementation of Central Government Investment by State-Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises, and Other Legal Entities Based on Public Finance Legal Theory

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan umum, Pemerintah menggunakan instrument fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip keadilan bagi rakyat. Instrumen fiskal dimaksud antara lain melalui pengelolaan investasi Pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya yang berguna untuk kemakmuran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Hariandi, author

Indikasi perbuatan melawan hukum oleh Yayasan Perbankan Indonesia dalam pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki Citra Bank Indonesia = Indication of unlawful act by Indonesia Banking Foundation in the giving of 100 million fund to rehabilitate the image of Bank of Indonesia

Tesis ini membahas indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), pada saat yayasan memberikan dana sebesar 100 miliar untuk memperbaiki citra Bank Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat perihal konsep tujuan berdirinya yayasan, dan tindakan YPPI apakah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25925

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Priska Bachtiar, author

Analisa yuridis tanggung jawab produk badan hukum-perseroan terbatas sebagai pelaku usaha terhadap pencantuman klausa baru menurut undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen = Juridical analysis of the product liability of a legal entity, particularly a limited liability company producer for using standard clause under law number 8 year 1999 on consumer protection

Di dalam transaksi bisnis, produsen biasanya adalah pihak yang lebih kuat dimana konsumen adalah pihak yang lebih lemah. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa produsen memiliki pengetahuan dan kekuasaan lebih banyak atas produk yang diproduksinya dibandingkan konsumen. Atas dasar fakta tersebut, konsumen memerlukan perlindungan yang memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29239

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Syamsul Hadi, author

Pengaturan dalam penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum milik negara suatu kajian teori perundang-undangan

2008

T37155

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ghali Fairuzy Windiansyah, author

The comparison of legal person with the aspect of private international law in Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and Vietnam = Perbandingan badan hukum dengan aspek hukum perdata internasional di Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan

Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hafizha Rika Nasution, author

Pengaturan mengenai pengesahan Badan Hukum Koperasi dalam PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ditinjau dari sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid) koperassi = Regulations concerning the ratification of Cooperative Legal Entities in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services Electronically Judging from the nature of the Cooperative Legal Entity (Rechtpersoonlijkheid) / Hafizha Rika Nasution

ABSTRAK

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP....

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ralli Dibyaguna, author

Karakteristik dan tanggung jawab bentuk usaha bersama perusahaan asuransi (studi kasus: asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) = Characteristic and liability of a mutual insurance form in insurance company (case study Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)

Skripsi ini membahas tentang karakteristik bentuk Usaha Bersama dan bentuk tanggung jawab hukum dari AJB Bumiputera 1912. Hasil dari penelitian dengan metode penelitian hukum normatif yuridis ini mengungkapkan bahwa Usaha Bersama memiliki karakteristik sebagai badan hukum; perkumpulan orang yang tidak menerbitkan saham; setiap anggotanya juga merupakan tertanggung; diselenggarakan dengan prinsip...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S56199

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dhimas Nugroho Priyosukamto, author

Legalitas perjanjian pinjam nama (nominee agreement) oleh hadan Hukum = Legality of nominee agreement by a legal entity

ABSTRACT
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang terkait...

2017

S68156

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Khrisna Adjie Laksana, author

Status hukum kelembagaan dan keuangan perusahaan yang didirikan oleh badan usaha milik negara dan perusahaan badan usaha milik negara yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada badan usaha milik negara lain = Institutional and financial legal status of company founded by state-owned enterprise and state-owned enterprise that most of its capital transferred to other state-owned enterprise

Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN dapat membentuk suatu anak perusahaan. Adanya hubungan antara induk perusahaan BUMN dengan anak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian