Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Antoni Febrian, author

Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of Implementation on Land and Building Title Transfer Duty Free in Special Capital Region of Jakarta

Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Listyawati, author

Perbedaan antara Tanggal di dalam Akta dan Tanggal di dalam Surat Setoran BPHTB Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam UPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24698

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Listyawati, author

Perbedaan antara Tanggal di dalam Akta dan Tanggal di dalam Surat Setoran BPHTB Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / Listyawati

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37025

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Salsa Fadhilah, author

Analisis penerapan E-BPHTB online dan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of online E-BPHTB implementation and its effect on local tax revenue and community compliance in DKI Jakarta Province

Pemerintah DKI Jakarta melakukan reformasi perpajakan dengan membuat e-BPHTB. E- BPHTB bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakan BPHTB. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-BPHTB online dan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan e- BPHTB...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lieke L. Tukgali, author

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Mencegah Manipulasi dan Spekulasi Dalam Bidang Pertanian

Universitas Indonesia, 2002

T36390

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gianesha Pratama, author

Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan Pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 = The role of the Notary Regional Supervisory Board the abuse of the position of the land deed making officer regarding the management of Land and Building Rights Acquisition (BPHTB): decision of The Notary Regional Examination Council Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian