Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query
Yulfasni, author
Salah satu komitmen penting yang dibuat Pemerintah Orde Baru ialah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sesuai dengan konsensus nasional.') Hal ini membawa akibat, Pemerintah sebagai pengemban Konstitusi berusaha untuk mewujudkan semua instruksi yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 dengan segala cara (all out), termasuk Pasal 33. ...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Afifi, author
ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi
rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial
corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan
Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada
Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian
ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadya Demadevina, author
Penelitian ini adalah penelitian hukum/normatif. Penelitian ini membahas kasus Pilav v. Bosnia Herzegovina yang diadili di European Court of Human Rights. Dalam tesis ini dibahas kedudukan konstitusi negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan negara, yang dilindungi dari intervensi asing oleh hukum internasional. Dibahas pula perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia yang berimbas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48619
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wildan Ahmad Adani, author
Shinzō Abe adalah Perdana Menteri Jepang yang ke-57 yang diangkat pada Desember 2012. Sebagai Perdana Menteri, Shinzō Abe berencana untuk merevisi Konstitusi 1947. Rencana revisi tersebut merupakan upaya untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk menjalankan hak pertahanan kolektif. Shinzō Abe ingin Jepang agar lebih proaktif dalam menjaga perdamaian dunia,...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S57061
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nurul Bulan, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Referendum tahun 1967 di Australia yang menuntut amandemen pasal l51(xxvi) dan pasal 127. Penelitian yang dilakukan Referendum ini berhasil karena sebanyak 90.77% pemilih menuntut dilakukanya perubahan pada kedua pasal tersebut sehingga orang-orang Aborigin dapat dimasukan kedalam Sensus Nasional dan Pemerintah Persemakmuran dapat menerapkan hukum atas mereka....
[, ]:
2017
S69363
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Selena Imania, author
Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep yang sedang berkembang di Indonesia berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mendorong praktek usaha yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih ke masyarakat sekitar mellaui berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility. Hal tersebut terlihat dari adanya undang-undang yang menyatakan Corporate Social Responsibility sebagai praktek wajib...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69609
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Fauzi Abdul Hamid, author
2108
SEAS 7:3 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lin, Hsin-Hsuan, author
This article seeks to discuss the impact on privacy of personal information when the state couple big data technology with public measures to conduct massive metadata surveillance without targeting specific persons or having a specific purpose to surveil. Methodologically, this article employs constitutional law and comparative legal analysis to critically...
Taipei: Taiwan Foundation for Democracy, 2020
059 TDQ 17:2 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Zebua, Sadarieli, author
Salah satu tuntutan masyarakat pada awal gerakan reformasi adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan mewujudkan demokratisasi melalui penerapan 3(tiga) pilar "good governance" yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal I ayat (2) perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T11550
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Teguh Nirmala Yekti, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme
pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta
undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan
gubernur yaitu undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah...
2013
T32580
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library