Hasil Pencarian

Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query

Lamria, author

Perlindungan hukum hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) (Studi kasus: PT. Dirgantara Indonesia)

The economic crisis that stroked Indonesia in 1997 paralyzed the nation's economics. The crisis is marked with decrease of public trust to rupiah currency resulting in the drop of rupiah exchange rate, weakened public purchase power, halt of production, and many others. Many companies operating in Indonesia, whether private or...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37099

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nicko Pratama, author

Hak-hak buruh atas perusahaan pailit studi kasus putusan no.434 k/pdt.sus-phi/2017 pn denpasar pt.mitra garmen indoraya = Rights of workers of bankrupt company case study of decision no 434 k pdt sus phi 2017 pn denpasar pt mitra garmen indoraya

Penelitian skripsi ini membahas mengenai hak-hak buruh atas perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan. Penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dengan memperhatikan norma yang tertulis dan berlaku terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan peraturan terkait mengenai kepailitan dengan memperhatikan pertimbangan hakim PN....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sumihar Lukman, author

Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PEekerja Dalam Status Terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang Ketenagakerjaan = Juridical Analysis Of Termination Of Employee (PHK) Of Workers In Binding Status Of A Particular Time Employment Agreement (PKWT) Based On Law No. 11 Year 2020 Concerning Copiright Of Employment Chapter IV Concerning Labor

Perjanjian kerja waktu tertentu (biasa disebut PKWT) bagi pekerja/buruh merupakan ketidakpastian dalam kelanjutan bekerja, karena dibatasinya oleh jangka waktu dalam bekerja dan bagi pengusaha, PKWT merupakan cara untuk tidak membayar uang pesangon kepada pekerja/buruh. Rumusaan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan, pelaksanaaan pemutusan hubungan kerja (biasa disebut PHK) pekerja...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gama Ramadhan, author

Berakhirnya Hubungan kerja Terhadap Pekerja Yang Dikategorikan Sebagai Orang Hilang = Termination Of Employment Relationship With Employees Categorized As Missing Persons

Di dalam menjalankan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha terkadang muncul persoalan kompleks yang perlu mendapatkan penyelesaian secara hukum, salah satunya yaitu mengenai terjadinya peristiwa dimana pekerja dikategorikan sebagai orang hilang. Peristiwa tersebut dapat terjadi baik pada saat pekerja tersebut sedang melakukan pekerjaan atau terjadi pada saat pekerja tidak melakukan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indira Gita Fitria, author

Kajian Normatif Pengalihan Pekerjaan Penunjang Perusahaan dengan Sistem Outsourcing

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengalihan pekerjaan penunjang pada perusahaan dengan sistem outsourcing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan secara kualitatif. Dari penelitian yg dilakukan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan basil penelitian, diketahui bahwa setiap perusahaan mengeluarkan produk atau jasa yang merupakan hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25707

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Indira Gita Fitria, author

Kajian Normatif Pengalihan Pekerjaan Penunjang Perusahaan dengan Sistem Outsourcing

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25707

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Feryando Agung Santoso, author

Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Swasta Program Dana Pensiun (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun Sistem Jaminan Sosial Nasional) = Legal Protection for Private Company Pension Funds Program (Overview Of Implementation Retirement Security Program of the National Social Security System)

Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library