Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query
Destriana Kintantri, author
Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait kebijakan kenaikan batas pembebasan bea masuk atas impor barang pribadi penumpang. Penelitian ini berfokus pada membahas alasan kenaikan batas pembebasan bea masuk yang diberikan untuk barang pribadi penumpang yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta hambatan yang terdapat dalam pemungutan pajak atas barang bawaan penumpang setelah...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Deviana Pratami Putri, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jangka waktu penyelesaian audit (audit report lag) pada audit kepabeanan dan audit cukai. Metode penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara simultan. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada lima belas orang auditor dan kepala seksi pelaksanaan audit pada unit Direktorat Audit...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hari Kristianto Wahyu Kurniawan, author
ABSTRAK
Dualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan antara pengadilan
Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menciptakan ketidakpastian hukum.
Untuk itu penelitian ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman terkait penanganan
sengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sejalan
dengan metode tersebut, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan analitis
(analytical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach)....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42276
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lawrentus, author
[ABSTRAK
Barang larangan dan pembatasan adalah merupakan barang yang dilarang maupun dibatasi pemasukan (impor) atau pengeluarannya (ekspor) ke/dari daerah pabean. Setiap barang yang di larang atau dibatasi impor atau ekspornya diatur dalam suatu bentuk peraturan larangan dan/atau pembatasan. Kewenangan pembentukan peraturan larangan dan pembatasan impor atau ekspor merupakan kewenangan masing-masing instansi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42556
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aditya Rachman Rony Putra, author
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya potensi kerentanan pengawasan importasi barang akibat vitalnya posisi pelabuhan Tanjung Periok pada perdagangan internasional Indonesia. Kerentanan yang timbul membutuhkan evaluasi pengawasan yang dilakukan dari sudut pandang intelijen strategis untuk perbaikan kinerja pengawasan di masa yang akan datang. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data dari hasil...
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Natalia Kristin Ardianti, author
Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-
pulau besar maupun kecil yang tersebar begitu banyaknya.
Untuk mengawasi keamanan tiap-tiap pulau membutuhkan
tenaga maupun sarana yang sangat besar. Demikian juga
dalam lalu lintas keluar-masuknya barang ke dan dari
pulau-pulau tersebut. Untuk itu dibuatlah peraturan yang
mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, sehingga lalu lintas barang...
Jakarta: Universitas Indonesia, 2006
T16616
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Toto Sugiatno Samingan, author
Berkembangnya perdagangan yang melewati batas-batas negara dan adanya perdagangan bebas mengakibatkan semakin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Organisasi Perdagangan Dunia WTO mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap hak kekayaan intelektual. Indonesia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
D2341
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Ayuni Sekar Fauziyah, author
Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan....
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Samuel Hartawijaya Kusdiarto, author
Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat...
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sumantri, author
Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
T36186
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library