Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query
Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1999
320.12 KET
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dhiya Yaumilfat, author
Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Upaya meningkatkan mutu hasil pendidikan, salah satunya dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola segenap aspek pendidikan lembaganya......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sarjito, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas penegakan hukum di bidang Pasar Modal yang
dilakukan oleh Bapepam-LK, khususnya yang menyangkut proses pembuktian atas
kasus pelanggaran keterbukaan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif dengan melakukan telaah dan kajian atas ketentuan
perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi dan ketentuan
perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembuktian pelanggaran prinsip
keterbukaan. Hasil...
2009
S22481
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Rimba Supriatna
Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa baik di negara maju maupun berkembang. Keberadaan perpustakaan adalah keniscayaan dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan ummat manusia. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kebudayaan, dan rekreasi. Di sisi lain kenyataan menunjukkan bahwa minat baca dan intensitas mengunjungi perpustakaan...
Jakarta: Pusat jasa Perpustakaan dan Informasi ( Perpustakaan Nasional RI), 2011
020 VIS 13:3 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nesita Anggraini, author
ABSTRACT
Dalam upaya melindungi hak atas informasi sebagai hak asasi manusia sekaligus mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu instrumen hukum bagi masyarakat yang menginginkan informasi dari badan-badan publik. Di Indonesia, hak atas informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP . Salah satu informasi yang...
2017
S68980
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Asri Pancari, author
Hak untuk memperoleh informasi semakin terjamin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan sebuah mandat nasional yang harus dipatuhi oleh semua badan publik untuk dapat menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat.
Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S56234
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Faizal Sandyasa, author
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
T47653
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syaiful Bahri, author
Transparansi pajak menjadi cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak di beberapa negara. Sayangnya, praktik tersebut masih sangat terbatas di Indonesia dikarenakan aspek perlindungan hukum, dan instrumen yang belum banyak dikembangkan. Untuk penelitian ini, akan berfokus kepada pembahasan naming and shaming dan DJP Checking sebagai aktualisasi dari keterbukaan informasi pajak yang memang...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andaya Putera Raharja, author
Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47344
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
