Hasil Pencarian

Ditemukan 47 dokumen yang sesuai dengan query

Andaya Putera R., author

Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Pemerintahan Kota Depok = Implementing Act No 14 Year 2008 About Openess Of Information At Depok City Government

Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwi Handriyani, author

Analisis komunikasi publik bidang kesehatan terhadap kontroversi pekan kondom nasional tahun 2013 = Analysis of public communication in health sector to the controversy of national condom week in 2013

Tesis ini menganalisis penyelenggaraan komunikasi publik bidang kesehatan terhadap kontroversi Pekan Kondom Nasional Tahun 2013 (PKN 2013) ditinjau dari aspek yuridis dan komunikasi krisis. Kontroversi PKN 2013 dipicu beredarnya isu pembagian kondom gratis dan bus kondom yang menimbulkan penolakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif melalui...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014

T41936

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Della Puspita Loga, author

Permasalahan Prinsip Keterbukaan Informasi (Full Disclosure) Dalam Penerbitan Surat Utang Jangka Menengah (Medium Term Notes) Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Amerika, United Kingdom, Kanada, dan China = The Challenges of Full Disclosure Principle In The Issuance of Medium Term Notes In Indonesia (Comparative Study With America, United Kingdom, Canada, and China)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan keterbukaan informasi dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) di Indonesia serta ketercukupan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dalam mengatur MTN serta mengatasi permasalahan penerbitan MTN di Indonesia. Terdapat perbandingan pengaturan penerbitan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Praditia Triyundarta, author

Status Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Teori Transformasi Status Hukum Keuangan = The Status of The Subsidiary of A State Owned Enterprise Under Law No. 14 of 2008 on The Public Information Disclosure in View of Transformation Theory of The Status of Financial Law.

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU KIP. Namun batasan ruang lingkup Badan Publik masih belum jelas dan multitafsir. Salah satu syarat sebagai Badan Publik yaitu mengacu pada sumber pendanaannya yang didapat melalui Anggaran...

2017

T48375

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhina Nur Faeratina, author

Analisis kinerja unit pelayanan informasi publik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyediaan informasi publik = Performance analysis of The public information services unit of The Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency on the provisioning of public information.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas . Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengukuran kinerja birokrasi publik melalui lima dimensi dengan sebelas indikator yang menunjukan capaian kinerja. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pendapat masyarakat serta karakteristik kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ukhti Dyandra Sofianti, author

Analisis Yuridis Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi Pasar Modal Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19 dan Perbandingannya dengan Negara Amerika Serikat dan Australia = Legal Analysis of The Exclusion to Information Disclosure Principles of Indonesia Capital Market Law Due to the COVID-19 Pandemic and its Comparison with the United States of America and Australia

Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ari Fitriana Dewi, author

Implementasi keterbukaan informasi publik: studi atas koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara = Implementation of public information disclosure: study of the information and documentation management officer (PPID) within the Ministry of State Secretariat

Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi PPID di lingkungan Kemensetneg dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S69230

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Puput Ristyastuti, author

Kontradiksi antara Konsepsi Akuntabilitas Keterbukaan Informasi Publik dengan Konsepsi Kerahasiaan Informasi Intelijen = Contradiction between The Concept of Accountability of Public Information Disclosure and The Concept of Confidentiality of Intelligence Information

Transformasi organisasi pemerintahan yang mengedepankan demokrasi tidak bisa terlepas dari tuntutan keterbukaan informasi publik serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Maka untuk memastikan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga publik dalam menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh publik, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Manalu, Steffi Elizabeth, author

Tinjauan klausul pengecualian kewajiban transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 dan interpretasinya oleh perusahaan publik = Overview to the affiliate transaction liability exclusion clause as specified in the Bapepam and LK rules No IX E.1 and its interpretation by public company

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai landasan dan latar belakang atas dibuatnya peraturan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Dimana dewasa ini terdapat tren bahwa grup perusahaan menjadi semakin banyak tumbuh dan berkembang dalam dunia usaha dan bisnis di Indonesia, sehingga akan banyak transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [2014, 2014]

T42698

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khairunnisa Nurul Nandini, author

Persepsi Wajib Pajak terhadap Instrumen Naming and Shaming dalam Pendekatan Transparansi Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak = Taxpayer Perception of Naming and Shaming Instruments in Tax Transparency Approach to Improve Tax Compliance (Study on Jabodetabek Individual Taxpayers)

Isu transparansi pajak selalu muncul dari opini publik mengenai kepatuhan pajak. Belum banyak bukti empiris mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa pengungkapan publik tentang pajak telah berdampak positif dalam mengurangi tunggakan pajak dan tingkat ketidakpatuhan pajak. Naming dan shaming merupakan salah satu instrumen...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian