Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Febby Mutiara Nelson, author

Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan : Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement = Simple, Speedy, and Low-Cost Justice: Initiating the Management of Corruption Offence through the Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement Concepts

Kajian ini membahas konsep peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang belum dilaksanakan, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal mengembalikan...

2019

D2648

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ekky Anas Kapriana, author

Penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur sebagai kekayaan negara yang dipisahkan menurut undang-undang no. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara = Bank state owned enterprise debt to equity swap as a separate state wealth based on law number 19 of 2003 state owned enterprise and law number 17 of 2003 on state finance

Dalam penyelesaian penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur terdapat permasalahan adalah tidak dapat dilakukakannya penyelesaian dibawah nilai saham pada saat konversi karena dapat dianggap telah melakukan haircut hutang pokok dan merugikan keuangan Negara. Permasalahan ini diakibatkan karena piutang Bank BUMN sampai saat ini masih dianggap sebagai piutang Negara....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48651

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lucky Budy Pamungkas, author

Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal Dividen Badan Usaha Milik Negara di Indonesia = Analysis of the effect of internal and external factors on Dividend of State-Owned Enterprises in Indonesia

Terdapat banyak bentuk dan ukuran saluran transmisi antara Badan Usaha Milik Negara (‘BUMN’) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (‘APBN’). Salah satunya adalah setoran dividen dari BUMN kepada Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti kebijakan dividen BUMN dengan tidak hanya melihat pengaruh faktor internal namun juga faktor eksternalnya. Faktor internal...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Leonardus A Priyonugroho, author

Status kekayaan perusahaan pengelola aset sebagai perseroan terbatas milik negara menurut prinsip-prinsip hukum keuangan publik = Status assets of asset management company as state owned enterprises according to the principles of state finance law

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan bersamaan dengan pengakhiran tugas serta pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana aset negara yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lumban Gaol, Hari Argado, author

Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Pemerintah dalam Kerangka Hukum Keuangan Negara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/daerah

Perbankan secara umum mempunyai peran vital bagi urat nadi perekonomian, perannya dalam pembangunan sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Secara khusus, perbankan juga berperan sangat vital dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Sehingga citra perbankan dalam masyarakat menjadi sangat penting dijaga untuk menumbuhkan kepercayaan pada dunia perbankan di Indonesia....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19543

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Astrid Debora S.M., author

Konsekuensi pendekatan sumber pendanaan pada pendefinisian badan publik dalam undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi = Consequences approach financing sources in defining the public bodies in act no 14 of 2008 on freedom of information / Astrid Debora S M

ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa konsekuensi lanjutan dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43358

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandra Anggita, author

Kepastian hukum status kekayaan negara pada Bank BUMN studi putusan mahkamah konstitusi nomor 77 puu ix 2011 = Legal certainty on the status of the nation s wealth on state owned bank analysis of the constitutional court rulling number 77 puu ix 2011 / Sandra Anggita

ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42017

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Dhafin Mahran, author

Status hukum dan upaya pengembalian kerugian anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (PT Perusahaan Listrik Negara Batubara) = Legal status and measures to recover losses Subsidiaries of State-Owned Enterprises (PT Perusahaan Listrik Negara Batubara)

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada ranah hukum keuangan publik, khususnya yang beririsan dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, merupakan isu yang mendasar dan krusial. Inkonsistensi tersebut mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaruh dualisme status hukum kekayaan dan keuangan negara, dan mengenai mekanisme pengembalian serta hak penguasaan dan kepemilikan secara riil...

2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marshall Pribadi, author

Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009

Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S56150

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Hidayati, author

Analisis proses penyusunan laporan keuangan badan layanan umum : studi kasus RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita = Analysis of public service agency blu finacial statement process : case study in RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Badan LayananUmum. Studi Kasus RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Laporan Keuangan Badan Layanan Umum BLU merupakan hal yang amat pentingdan tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian induknya sebagaipertanggungjawaban dana publik dan juga memberikan keyakinan yang memadai reasonable assurance atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017

T47594

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian