Hasil Pencarian

Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query

Silaban, Mery Marlina R., author

Kedudukan kreditur dalam perjanjian joint operation terkait utang yang timbul akibat wanprestasi sebagai syarat pengajuan permohonan kepailitan (analisis putusan pailit nomor:42/PAILIT 2010/PN.NIAGA. JKT.PST. penta ocean construction Co. Ltd melawan PT. Bali Turtle Island Development)

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan pembangunan fisik di Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia membutuhkan keahlian, pengalaman, bahkan kontraktor-kontraktor asing. Joint Operation (JO) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, khususnya dalam melakukan pekerjaan konstruksi yang seringkali melibatkan pihak asing dengan pihak nasional. Namun tidak jarang dalam JO tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S24870

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Efraint Pangondian, author

Hak Kreditur Pemegang Jaminan apabila Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit = The Rights of Creditors of Guarantee Holders in a Limited Liability Company Declared Bankrupt

Pembebanan gadai saham yang dilakukan oleh pemilik saham atas kepemilikan saham pada suatu perseroan saat ini dijadikan objek perjanjian accesoir dalam perjanjian hutang piutang. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dari pembebanan gadai saham ini adalah mengenai kedudukan kreditur selaku pemegang saham apabila perseroan yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabilah Anika, author

Kedudukan Hukum Bagi Penerima Jaminan Fidusia yang Beritikad Baik Saat Objek Jaminannya Dirampas Oleh Negara (Studi Kasus: Putusan Nomor 872 K/PDT/2020) = Legal Standing for Recipients of Fiduciary Guarantees with Good Faith When the Object of the Guarantee Taken Away by the State (Case Study: Judgement Number 872 K/PDT/2020)

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum bagi kreditur atau penerima fidusia yang beritikad baik, namun objek jaminannya dirampas oleh negara melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan dan tipologi yang bersifat deskriptif. Putusan yang berkaitan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indriani Puspita Sari, author

Penerapan Corporate Governance pada Perusahaan yang Memiliki Kreditur sekaligus Pemegang Saham (Tinjauan Kasus pada PT X)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008

T25484

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rustianah, author

Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan

ABSTRAK Keberadaan lembaga Jaminan tidak terlepaskan dari perkembangan kebutuhan masyarakat. Lembaga jaminan memang banyak bentuknya. Salah satu lembaga jaminan yang cukup penting adalah fidusia. Lembaga fidusia pada awalnya memang hanya diperuntukan terhadap barang-barang bergerak. Salah satu barang bergerak yang dapat dibebani dengan fidusia adalah barang persediaan (stock barang). Berdasarkan latar belakang tersebut...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36184

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pandiangan, Roni, author

Perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam kepailitan debitur, (analisis putusan Mahkamah Agung nomor 033/K/N/2006 perkara kepailitan PT Bank Mayora melawan PT Beruangmas Perkasa dan PT Oxedon Enterprises Limited

ABSTRAK Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang...

2008

T37460

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Randini Maharani Putri, author

Penerapan pertanggungjawaban kreditur Bank (lender liability) sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan penerapan pertanggungjawaban kreditur (lender liability) di Indonesia. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan lender liability, sebelumnya harus diketahui bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab kreditur di bidang lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang akan dibahas adalah ketentuan mengenai lender liability di Amerika yang diatur dalam Comprehensive...

Depok: 2011

S24984

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Diandra Putri Mauliandina, author

Hubungan debitur kreditur yang lahir dari perjanjian sebagai dasar dilakukannya konsinyasi menurut hukum perdata (studi kasus putusan No. 025/Pdt. G/2007/PN. Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT. DKI, 1082/K/Pdt/2009) = Debtor and creditor relationship as the basis to conduct consignment (case studies No. 025/PDT.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/PDT/2008/PT. DKI, 1082/K/PDT/2009).

Skripsi ini membahas hubungan debitur dan kreditur yang lahir dari perjanjian sebagai dasar dilakukannya konsinyasi dengan melakukan studi kasus atas Putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar, 181/Pdt/2008/PT.DKI, 1082/K/Pdt/2009 serta metode yuridis-normatif. Konsinyasi merupakan salah satu bentuk atau cara hapusnya perikatan, dan untuk melakukan konsinyasi diperlukan adanya hubungan debitur kreditur antara para pihak. Saat...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S53462

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Aghnesia, author

Perlindungan pemenuhan upah dan hak-hak lainnya dari buruh yang merupakan utang debitur pailit dengan tinjauan kasus kepailitan PT. Metro Batavia = Fulfillment protection of worker?s salary and worker?s rights as a debtor?s debt in bankruptcy with PT. Metro Batavia as a model case

Pemenuhan Upah dan Hak-hak lainnya dari Buruh sebagai Utang Debitur Pailit yang tidak didahulukan dalam pembayarannya. Apabila meninjau pengaturan pasal 95 (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa upah dan hak lainnya dari buruh harus didahulukan dari piutang kreditur lainnya. Namun, terdapat juga Undang-Undang lain, seperti Kitab...

Universitas Indonesia, 2014

S54145

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwi Handayani, author

Kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang hak tanggungan atas penyitaan objek hak tanggungan sebagai barang bukti tindak pidana analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1731 k pdt 2011 = The privileged position of state against the preference position of mortgage right holder in relation with collateral objects confisticated by state as evidence analysis of the supreme court s verdict no 1731 k pdt 2011

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang Hak Tanggungan apabila objek yang dibebani Hak Tanggungan dilakukan penyitaan terkait tindak pidana. Untuk menjelaskannya penulis menjabarkan bagaimana objek HT dapat dilakukan sita oleh negara sehingga mengalihkan status hukum dari benda jaminan menjadi benda sitaan negara dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62101

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian