Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query

Nasution, Risfi Ananda Pratiwi, author

Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bagi tanggung jawab notaris dan kepentingan kreditur pemegang jaminan fidusia = Juridical review on the provision of electronic registration of fiduciary for the responsibility of notary and the interest of creditors as fiduciary holder

Tesis ini membahas mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bagi tanggung jawab Notaris dan perlindungan kreditur pemegang jaminan fidusia. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kedudukan kreditur. Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45257

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Luthfi Arya Ramadhani Viryandri, author

Surseance of payment in banking credit agreements during the Covid-19 Pandemic : case study at PT. Bank Negara Indonesia = Penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam perjanjian kredit perbankan pada masa Pandemi Covid-19 : studi kasus PT. Bank Negara Indonesia

Tren individu yang terdampak Covid-19 terus meningkat sejak awal kemunculannya hingga menyebar secara global dan muncul di Indonesia. Salah satu dampak negatif dari Covid-19 adalah debitur kurang mampu membayar kembali hutangnya kepada kreditur. Akibatnya, semakin banyak orang yang mengajukan pailit, terutama di Indonesia yang lebih banyak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Lusiana, author

Kedudukan kreditur separatis dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan kedudukan piutang berdasarkan perjanjian murabahah dalam kepailitan (analisis pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 759/K/PDT/ 2012) = Role of mortgage holder in suspention of payment and debts based on murabahah agreement in bankruptcy law analysis verdict of supreme court No 759/K/PDT/2012

Utang piutang adalah hal yang biasa terjadi dalam perniagaan masyarakat. Permasalahan muncul ketika debitur sulit membayar hutangnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif analitis. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen mengumpulkan data sekunder. Tesis ini membahas mengenai kepentingan dari kreditur separatis dalam PKPU dan kedudukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T42292

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Faiz Anwar Fadjriyan, author

Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan Pesawat Terbang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun2009 Tentang Penerbangan = Legal Standing of Creditor as A Holding of Airplane Collateral After the Application of Law of Republic Indonesia No. 1 of 2009 concerning Flight

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, kedudukan kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat terbang diperoleh denganadanya pengaturan mengenai Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization/IDERA), yakni Kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat udara dapat melakukan penghapusanpendaftaran pesawat udara dan melakukan ekspor pesawat udara...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutiara Nedira Syahla, author

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Akta Pengikatan Jual Beli Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk) = Legal Protection for Holder of Mortgage Rights In Case Sales and Purchase Deed is Declared Null and Void By Law (Case Study of Depok District Court Number 206/Pdt.G/2020/PN Dpk)

Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal perlindungan atas pengembalian piutangnya dengan dilekatkannya hak jaminan pada objek jaminan yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan dengan dilakukannya pendaftaran atas hak tanggungan yang didasarkan atas perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Dalam hal adanya sengketa pada objek hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Fatma Hasiah, author

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kreditur Dalam Hal terjadi Perubahan Status Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan (Analisis Peristiwa Hukum pada Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua)

ABSTRAK
Hak Tanggungan adalah salah satu hak jaminan hutang yang bersifat kebendaan yang dibebankan pada hak atas tanah dan lahir dari perjanjian tertentu (kontraktual) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Keberadaan Hak Tanggungan selalu diperjanjikan sebagai perjanjian ikutan (accessoir) yang harus didahului oleh perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit. Tanpa perjanjian kredit tidak akan ada...

2007

T38053

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aini Amalia, author

Perlindungan hukum bagi kreditur yang beritikad baik atas hapusnya perjanjian jaminan: studi kasus: standard chartered Bank Branch Singapore V. PT Asmin Koalindo Tuhup = Legal protection for creditors in good faith against the abolition of the guarantee agreement (case study: standard chartered Bank Branch Singapore V. PT Asmin Koalindo Tuhup

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindunganhukum bagikreditur yang beritikad baik yang kehilangan jaminan atas pelunasan utang debiturakibatsalah satu syarat sah perjanjian, suatu sebab yang halal terlanggar. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila seluruh syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Dalam melakukan penulisan ini, penulis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ferawaty, author

Asas lex specialis dalam pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur oleh lembaga penjamin simpanan = The principle of lex specialis in payment of obligations to the creditors by indonesia deposit insurance corporation

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan atas penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi kepada para kreditur ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Teori yang digunakan atas penerapan hukum tersebut didasari atas asas hukum lex specialis...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41618

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aprilina Puji Astuti, author

Akibat hukum perjanjian kredit yang ditandatangani direktur perseroan selaku debitur yang telah berakhir masa jabatannya (studi kasus di Bank MK Kanca TKG) = The effect of credit agreement law conducted by the director of company as debtor whose term has ended (case study at MK Bank Branch office TKG)

Salah satu tindakan hukum yang sering dilakukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yaitu melaksanakan perjanjian kredit. Oleh karena berbentuk perjanjian, maka pemberian kredit tersebut wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat penting sahnya perjanjian adalah kecakapan dan kewenangan dalam membuat perjanjian. Namun, di dalam prakteknya khususnya dalam perjanjian kredit...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50936

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adessya Thalia Chairunissa, author

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Utang Yang Merugikan Pihak Kreditur (Analisis Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta Nomor:7/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022) = Accountability of Notary in Making Deeds of Debt Acknowledgment that are Harmful to Creditors (Analysis DKI Jakarta Notary Regional Supervisory Council Decision Number 7/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022)

Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat akta yang tidak merugikan para pihak. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika dilanggar maka dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban hukum Notaris. Penulisan tesis menjawab...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian