Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query

Lousia Hariet Ngion, author

Analisis pemberlakuan per-24/PJ/2010 tentang perubahan per 61/PJ/2009 terhadap persyaratan administrasi dalam pemanfaatan tax treaty di Indonesia (suatu tinjauan untuk meningkatkan kepastian hukum memenuhi rasa keadilan dan mencegah double taxation dan = Analysis of the impact of the imposition of regulation per 24 pj 2010 regarding amendment per 61 pj 2009 on the administrative requirements to get the benefit of tax treaty in indonesia a review for improving legal certainty fulfilling the sense of fair

[ABSTRAK
Tesis ini menganalisis dampak PER-24/PJ/2010 terhadap kepastian hukum dan apakah persyaratan administrasi PER-24/PJ/2010 ini telah memenuhi rasa keadilan dan didasari ?good faith? sesuai pasal 31 ayat 1 Vienna Convention on the Law of Tax Treaties (VCLT) dan OECD Model. Hasilnya PER-24/PJ/2010 memberikan panduan administratif pemanfaatan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda di Indonesia, namun persyaratan administratif yang...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Panji Adhyatma, author

Analisis Perlakuan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Pada Tenaga Kerja Asing Yang Telah Meninggalkan Indonesia Dan Belum Melakukan Penghapusan NPWP = Analysis of Tax Treatment on Income In Connection With Work on Expatriate Who Has Not Performed Removal of Tax ID Number and Has Left Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai penerapan PER-43/PJ/2011 dilihat dari sudut pandang kepastian hukum terkait pemajakan atas TKA yang telah meninggalkan Indonesia dan mendapat penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Dalam menentukan status subjek pajak, fokus argumentasi terletak pada peran NPWP...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Rifqi Nurilmi, author

Peranan notaris dalam pembentukan holding badan usaha milik negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemandirian BUMN sebagai badan hukum = Role of the notary in the establishment of the holding state owned enterprises to realize legal certainty and independent of soes as legal entities

ABSTRAK
BUMN seharusnya memiliki holding company untuk menciptakan kemandirian dan bersaing di dunia internasional. Hal ini disebabkan kepemilikan Negara oleh Kementerian BUMN memiliki rentan benturan kepentingan terhadap pengurusan dan pengelolaannya. Melalui ini, BUMN menjadi kuat secara kelembagaan dan profesional dan Notaris untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran...

2018

T51647

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sunarno Adiprasetyo Paidjo, author

Analisis penerapan e-SPT Direktorat Jenderal Pajak dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok = Analysis of the application of e-SPT of the Directorate General of Taxationand it s impact on tax compliance a case study in Tanjung Priok tax office

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

S56866

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mariam Yasmin, author

Pembatalan akta dan sertipikat hak milik, atas tanah sengketa di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar (tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2125 K/PDT/2004) = Cancellation deed and certificate of ownership rights to land dispute in kaliboto village district wonodadi blitar (judicial review against supreme court of the republic of indonesia number 2125 k pdt 2004)

Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

An Nisaa'FItri Ratnasari, author

Analisis Dualitas Putusan Sengketa Pajak atas Agunan Yang Diambil Alih dan Aspek Kepastian Hukum Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Analysis of the Duality of Tax Dispute Decisions on Foreclosed Collateral and Aspect of Legal Certainty Post Law on Harmonization of Tax Regulations

Pengenaan PPN atas penyerahan AYDA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Retriani Damesysca Lumban, author

Kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia : perbandingan undang-undang penanaman modal antara Indonesia dan Vietnam = The legal certainty of foreign investment in Indonesia : the comparison of investment laws between Indonesia and Vietnam

Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia kemudian membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia serta bagaimana perbandingan undang-undang penanaman modal di Indonesia dan Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lisa Fransiska, author

Analisis kepastian hukum perlakuan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak badan usaha milik negara masuk bursa (studi pada PT. ABC Persero Tbk) = Analysis of the legal certainty of article 25 income tax treatment for the go public state owned enterprise taxpayer (study to PT. ABC Persero Tbk)

[ABSTRAK Perlakuan yang berbeda dalam penggunaan dasar penghitungan angsuran antara WP BUMN dan WP masuk bursa serta ketidakjelasan penggunaan tarif angsuran berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum bagi PT ABC (Persero) Tbk sebagai WP BUMN masuk bursa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC serta untuk menganalisis implikasi...

[, ], 2014

S55641

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nangoy, Sandra, author

Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sudut Kepastian Hukum dan Keadilan = The Annulment of Arbitral Award Based on Article 70 of Law Number 30 Year 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution In the Frame Work of Legal Certainty and Justice

[ABSTRAK
Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU Arbitrase?) telah menimbulkan kontroversi akibat ketentuan tersebut tidak konsisten dan tidak ada aturan yang tegas. Penelitian ini bermaksud untuk mencari korelasi yang tepat terhadap penerapan Pasal 70 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu sendiri...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42611

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviana Titin Harjanti, author

Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49295

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian