Hasil Pencarian

Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query

Harga Adi Prabawa, author

Kewenangan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dalam pengisian jabatan hakim konstitusi dan kaitannya dengan indepedensi hakim konstitusi = The Authority of the supremen court house of representative president position in charging and relation with independency constitutional justice / Harga Adi Prabawa

ABSTRAK
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24(C) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hakim konstitusi dalam proses pengisian jabatan dipilih oleh lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan...

2016

S63196

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arief Ainul Yaqin, author

Menggagas pelembagaan constitutional question di Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar = Initiating the constitutional question institutionalization in Indonesia by expanding the constitutional court's constitutional review authority against the constitution / Arief Ainul Yaqin

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang gagasan pelembagaan constitutional question di Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menyertakan pula pendekatan perbandingan di negara-negara yang telah mengadopsi lembaga constitutional question. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lembaga constitutional question...

2017

T47518

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Prodigy : Jurnal perundang-undangan

Jakarta: Deputi Perundang-undangan sekertariat jendral DPR RI,

340 PDG

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Edwin Fathudin Ardyanto, author

Analisis pengaturan pembatasan selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah beserta implementasinya dalam putusan mahkamah konstitusi = Analysis on regulation of limitation involving the difference in the votes in accordance to applying a request for disputes arising from the result of the governer election and the implementation in contitutional court decesion

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pembatasan selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia. Skripsi ini menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Pemilihan Gubernur. Bupati, Dan Walikota, khususnya terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Terjadi permasalahan...

2017

S67335

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hadi Herlambang Prabowo, author

Kedudukan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara = Legal Position of Beliefs Post Decision of The Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 in the Perspective of State Administrative Law

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53195

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hukum dan kuasa konstitusi: catatan-catatan untuk pembahasan rancangan undang-undang Mahkamah konstitusi

Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004

342.039 HUK

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dahliya Bahnan, author

Analisis hukum pengujian konstitusionalitas pasal 50 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-X/2012 = Legal analysis testing the constitutionality of article 50 paragraph 3 of Law no. 20 year 2003 on national education system against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 : Constitutional Court Decision no. 5/PUU-X/2012

Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35714

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutiara Hikmah, author

Mahkamah konstitusi dan penegakan hukum dan HAM di Indonesia

Indonesian Constitutional Court under law number 24 year 2003 is obliged as constitutional watchers and human rights enforcement. The principe is coming from the constitution designations it self as the political documents which protects toward people human rights. Idea through Constitutional Court establishing is as advanced of modern 's state...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

HUPE-35-2-(Apr-Jun)2005-127

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat sah : putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 0018/PUU-I/2003 pengajuan UU No. 45 tahun 1999 tentaang pemekaran provinsi Papua terhadap UUD 1945

Jakarta: Sekretarian Dewan Perwakilan Daerah, 2006

352 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Almas Rioga Pasca Pratama, author

Praktik penerapan pencatatan identitas penghayat aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan sebagai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 = The practice of application of the believers identify recording in the citizen identity as an implication of the Constitutional Court decision number 97/PUU-XIV/2016

Ditinjau secara lebih mendalam, setiap individu di Indonesia memiliki hak identitas yang menjadi dasar pengakuan eksistensinya sebagai warga negara, tak terkecuali dalam segi pencatatan aliran kepercayaan di dalam dokumen-dokumen penduduknya. Hal ini menjadi suatu pembahasan yang menarik, mengingat praktek pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 masih banyak menimbulkan perdebatan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian