Hasil Pencarian

Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query

Hanakarita Hutami, author

Perjanjian perkawinan yang dibuat ketika perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/Puu-xiii/2015: studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 25 Pdt.p/2017/Pn.Jkt.sel = Marriage agreement made when marriage takes place post the constitutional court decree no 69/Puu-xiii/2015: case study on South Jakarta court order number 25/Pdt.p/2017/Pn.Jkt.sel

Skripsi ini membahas tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat ketika perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengatur kembali perjanjian perkawinan di Indonesia yang memberikan perluasan terhadap jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya tidak dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan menjadi dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Namun, dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Fathimah Azzahra Syafril, author

Pengujian Formil Undang-Undang di Indonesia (Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Formil) = Formal Review of Laws in Indonesia (Critical Review of the Constitutional Court's Decision on Formal Review)

Tesis ini mengkaji mengenai pengujian formil undang-undang di Indonesia yang merupakan kompetensi kewenangan dari Mahkamah konstitusi dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan terhadap pengujian formil. Adapun beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini meliputi: (i) desain dan praktik pengujian formil undang-undang di Indonesia; (ii) permasalahan pengujian formil undang-undang di Indonesia;...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Siska Yosephin, author

Konsistensi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengujian Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004-2013) = Legal Considerations consistency of the Constitutional Court and Its Influence in Indonesian state administration system (Case Study on Judicial Review of Local Goverment Law in 2004 – 2013)

Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peranan penting, konstitusionalitas ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga konsistensi putusan antar perkara satu sama lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pencari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kaligis, O.C. (Otto Cornelis), 1942-, author

Mahkamah agung vs di Mahkamah Konstitusi: reformasi pengawasan hakim

On the stripped of the Judicial Commission of its oversight role by Constitutional Court and its impact on judicial reform and law enforcement in Indonesia. ...

Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2006

347.035 KAL m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi & UU RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Bandung: 2003

342.02 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lorita Fadianty, author

Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 Tanggal 20 Juni 2012 studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 Tanggal 22 November 2016 dan No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 Tanggal 23 Februari 2017 = Termination with efficiency reason post Constitutional Court Verdict No.19/PUU-IX/2011 dated 20 June 2012 Case Study Supreme Court Verdict No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 dated 22 November 2016 And No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 dated 23 February 2017 / Lorita Fadianty

ABSTRAK

Ketidakstabilan ekonomi terkadang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji materi ke...

2019

T52809

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafiuddin, author

Penalaran hukum putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang- undang yang diuji lebih dari sekali (studi atas putusan mahkamah konstitusi tahun 2003?2010) = legal reasoning of constitutional court decisions in the review of law which is reviewed more than once (study on the constitutional court decisions year 2003?2010)

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya...

2012

T30966

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rule breaking dan integritas penegak hukum progresif dalam pemberantasan korupsi pejabat daerah

JY 7:1 (2014)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Gitta Nur Wulan, author

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstiusi nomor 79/PUU-XII/2014 = The function of legislation of DPD after MK decision NO 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63076

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Valentino, author

Analisis penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945: studi kasus KPK versus Polri = Analysis of settlement authority of state institutions that it's authority not provided by UUD NRI 1945 constitution: case study KPK versus police

ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis mengenai sengketa kewenangan yang terjadi di antara lembaga negara bantu KPK dengan POLRI. Kehadiran lembaga negara bantu berkembang di Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang. Apabila...

2016

S65570

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian