Ditemukan 139 dokumen yang sesuai dengan query
Ajie Ramdan, author
Pengujian konstitusionalitas Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) legal standing pemohon...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Imran Ahmad, author
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39207
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irfan Nur Rachman, author
ABSTRAK
Judicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang
merupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undangundang,
Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknai
materi muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembangan
hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada Mahkamah
Konstitusi melakukan pseudo judicial review (pengujian undang-undang semu)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42802
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yuni Nurhayati, author
ABSTRAK
Sebagai salah satu lembaga negara yang lahir di era reformasi, Mahkamah Konstitusi terus berusaha menciptakan pelayanan profesional dalam mewujudkan pelayanan yang ramah, terbuka dan modern bagi masyarakat para pencari keadilan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai upaya modernisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabillitas layanan...
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41537
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Raras Nadifah Cahyaningtyas, author
Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 membuat sertifikat fidusia menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial lagi dan melemahkan sertifikat fidusia. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Manalu, Evanto Pandora, author
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membuat keadaan hukum yang baru terkhususnya kepada melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak sedikit debitur yang tidak berkenan dilakukan eksekusi oleh kreditur, sehingga debitur melakukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri, namun hasilnya Pengadilan Negeri memberi pendapat yang beragam dalam putusannya. Rumusan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Surya Murni Pangesti Lestari, author
Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang hanya ada di Jakarta menimbulkan problem aksesibilitas bagi para pencari keadilan, penyediaan fasilitas permohonan online ditujukan untuk menjawab permasalahan tersebut, namun sejak diluncurkannya yakni pada tahun 2006 hingga kini pemanfaatannya masih relative rendah. Penelitian ini bertujuan menggali informasi mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi pemanfataan permohonan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35843
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adnan Ananto Nugroho, author
Dana dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar, dan trend ini nampaknya akan terus berlanjut. Meskipun beberapa orang memiliki kekayaan, namun tidak semua memiliki keterampilan untuk mengelolanya. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha yang kerap melakukan kegiatan pinjam meminjam uang baik melalui perseorangan atau dengan sebuah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Al Amin Syayidin Ali Mustopa, author
Sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 secara implisit melibatkan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sistem pengawasan tersebut akhirnya berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pasca putusan a quo,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Denis R. Sibald, author
Judicial review baru ada melalui suatu perjalanan yang cukup panjang
yang dimulai ketika kasus Marbury vs Madison terjadi di tahun 1803. Melalui
kasus ini, maka esensi dari judicial review itu menjadi dapat dipahami. Judicial
review mempunyai keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai
lembaga pelaksana dari judicial review. Salah satu esensi pembentukan
Mahkamah Konstitusi di Indonesia...
Universitas Indonesia, 2002
T36322
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
