Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Shania Khairunnisa, author

Sengketa amandemen akta perdamaian pada kepailitan PT Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dan perbandingan dengan hukum kepailitan Amerika Serikat = Legal dispute regarding accord amendment of arpeni pratama ocean line Ltd and comparison with the United States bankruptcy law

Tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan Indonesia yang menyatakan Akta Perdamaian yang merupakan hasil homologasi perjanjian perdamaian dapat diamandemen yang dilakukan diluar pengadilan. Namun ditemukan beberapa kasus dimana hal ini terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai amandemen akta perdamaian di Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Salza Anggun Rachmany, author

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan (Studi Analisis Putusan Nomor 96/Pdt/2020/PT.YYK) = Children Custody of Post-Divorce Parents in Marriage of Different Nationalities (Study Analysis on Decision Number 96/Pdt/2020/PT.YYK)

Perkawinan campuran adalah janji hidup bersama antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan turut melibatkan perbedaan kebiasaan, budaya, adat istiadat, dan sistem hukum dalam suatu bahtera rumah tangga. Putusnya perkawinan campuran dengan alasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Felicia Angela, author

Penerapan Prinsip Environment, Social and Governance dan Responsible Investment dalam Perkara Investasi Asing dan Urgensi Penerapannya dalam Hukum Investasi Indonesia = The Application of Environment, Social and Governance Principles and Responsible Investment in Foreign Investment Cases and the Urgency of the Implementation in Indonesian Investment Law

Investasi asing merupakan sebuah sumber pemasukan bagi negara yang menyelenggarakan kegiatan investasi yang memberikan dampak bagi pihak-pihak yang terlibat, lingkungan dan dapat memberikan pengaruh jangka panjang bahkan setelah kegiatan investasi selesai dilakukan. Sehingga, selain menjamin adanya perlindungan bagi investor asing yang melangsungkan kegiatan investasi di Indonesia, perlu diimplementasikan juga bentuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadiah Salsabilla, author

Analisis Hak Untuk Hidup sebagai Perlindungan Environmentally-Displaced Persons Akibat Perubahan Iklim dari Ancaman Dikembalikan ke Negara Asal = Analysis of the Right to Life as a Protection for Environmentally-Displaced Persons due to Climate Change from the Threat of Being Refouled

Perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif terhadap penikmatan dari hak asasi manusia (HAM), salah satu hak yang dianggap paling signifikan terancam adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan non-derogable rights yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Salah satu akibat dari perubahan iklim dapat dilihat melalui fenomena terpaksanya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadine Valenia Narulita Hanggarjati, author

Analisis Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Sukarela (Voluntary Petition) Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan PKPU: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. = Analysis of Voluntary Petition of Debt Payment Obligations Rejection in the Perspective of Bankruptcy Law: Case Study of Decision Number 290/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

Dalam kondisi keuangan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang atau suatu badan hukum dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran utang, maka Debitor dapat mengajukan suatu upaya berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (voluntary petition). Pengajuan permohonan PKPU secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik Debitor dalam melunasi utang-utangnya kepada Para...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Melia Ridian Nur, author

Pelanggaran jabatan notaris yang tidak melaksanakan kewajiban membuat buku daftar akta (studi kasus: putusan majelis pengawas wilayah notaris Provinsi Lampung tanggal 16 Februari 2016 Nomor: M.01/MPWN Prov. Lampung.03.02 tahun 2016) = The malfeasance notary who do not carried out the obligation to make repertorium case study rulling of the chief of the Lampung Regional notary supervisory council dated 16 February 2016 Number M.01/MPWN Prov Lampung 03. 02 tahun 2016)

Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban membuat Buku Daftar Akta. Ketentuan mengenai peraturan yang menyangkut kewajiban, larangan, dan sanksi dalam pelaksanaan jabatan telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun masih banyak dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengenai kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya. Salah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46957

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kezia Shevania Therina Paenden, author

Pengajuan kasasi oleh kreditor di luar para pihak dalam Putusan PKPU pasca berlakunya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 (Studi Putusan No. 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2022) = Submission of casation by creditors outside the parties to The Pkpu verdict post the validation of MK Verdict Number 23/PUU-XIX/2021 (Study Of Verdict No. 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu tindakan hukum yang memberikan hak kepada debitor yang menghadapi kesulitan dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana tersebut memungkinkan debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Seni Sri Damayanti, author

Kompensasi atas kewajiban finansial badan usaha milik negara dengan kewajiban layanan publik dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Compensation for the financial obligations of the state owned enterprises with a public service obligation on public private partnership contract

Saat ini Pemerintah secara terus menerus berusaha memacu pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Untuk mengatasi keterbatasan APBN pemerintah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S65946

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian