Ditemukan 102 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta : Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN),
350 CSJKM
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Andre Rachman, author
Penyakit tidak menular PTM merupakan penyebab utama kematian secara global saatini. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan masyarakat kota Depok terancam bahaya danrisiko PTM, termasuk juga salah satunya Pegawai Negeri Sipil PNS Balaikota Depok. Namun demikian hasil kegiatan skrining PTM pada PNS di lingkungan Balaikota Depok menunjukkan partisipasi yang cukup rendah 46,4....
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
T49877
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Kharisma Triyogo, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T45649
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nizar, author
Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tunjangan kinerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum efektif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai. Hal ini...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
T48046
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alam Syah, author
Adanya kewenangan merekrut pegawai non Pegawai Negeri Sipil secara tetap maupun kontrak pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, telah menimbulkan berbagai macam penafsiran terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ketiadaan ketentuan lanjutan menyebabkan beberapa Daerah menerapkan ketentuan sendiri dan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Lainnya menundukkan diri dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29767
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rio Cahyadi, author
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian memiliki tugas dan fungsi diantaranya mengelola mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan Rencana Strategis BKN 2015 – 2019 salah satu tugas BKN yang adalah “Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil”. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional...
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Rina Dialina, author
Maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pekerja akhir-akhir ini banyak menarik perhatian orang. Banyak pengamat memberikan analisanya dan sebagian besar mengatakan bahwa penyebabnya masih berkisar pada rendahnya upah minimum (UMR). Dari data yang diperoleh menyebutkan dari tahun 1990 sampai 1996, telah terjadi 903 kali aksi unjuk rasa di wilayah...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
S2691
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S8604
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanungkalit, Janry Haposan U.P., author
Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis keadilan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini (internal dan eksternal); (2) menganalisis kelayakan sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini bagi PNS dan keluarganya; (3) menganalisis dampak sistem kompensasi PNS yang berlaku hingga saat ini terhadap produktivitas PNS; dan (4)...
Depok:
2012
D1259
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
Pakpahan, Jarden Dawana K., author
ABSTRAK
Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh seluruh
pemerintah daerah berdasarkan instruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41
tahun 2007 membuat pemerintah daerah mengambil langkah melakukan kebijakan
perampingan organisasi baik dengan menghapus beberapa organisasi ataupun
menggabungkan beberapa fungsi agar dapat mewujudkan organisasi yang Right
sizing serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk...
2012
T31861
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library