Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 97 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rita Vania Kusmayaningtyas, author
Pembuatan akta jual beli yang cacat hukum oleh pejabat pembuat akta tanah karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik objek: studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim = The making of sale and purchase deed of legal defects by PPAT because it was made without the knowledge and consent from the owner of the object: study of East Jakarta District Court Decision No. 347/PDT. G/2017/PN Jkt.Tim
Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada indikasi figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Meliala, Putri Husna Sembiring, author
Konsekuensi Hukum Bagi Notaris/PPAT Yang Membuat Akta Jual Beli Tanah Dengan Pernyataan Transaksi yang Belum Lunas (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016) = Legal Consequences for Notaries / PPAT Who Make Land Purchase Deed With Uncertified Transaction Statement (Study of Supreme Court Decision No. 1515 K / PDT / 2016)

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nina Lumongga Hakim, author
Konsekuensi yuridis terhadap akta jual beli tanah yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak para pihak dan peraturan perundang undangan yang berlaku tinjauan yuridis atas putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 08 b mj ppn xii 2014 = Judicial qonsequences on land sale and purchase deed that was made not in accordance to legislation and consent of the parties involved judicial review on majelis pengawas pusat notaris decision number 08 b mj ppn xii 2014
Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maka akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sangat dibutuhkan. PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44892
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Lestarina, author
Jual beli hak guna bangunan yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan pemeliharaan data pendaftaran dengan pencatatan peralihan hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 567/Pdt.G/2018/PN.Bks) = Sale and purchase of building rights that are not done in front of officials land deed maker and maintenance of registration data with registration of rights transfer (Study of District Court Decision No.567/Pdt.G/2018/PN.Bks).
Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli dibutuhkan suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Dalam kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT. Adapun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Winny Kartika Tantri, author
Pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris dalam Jabatannya Membuat Akta PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/PDT.G/2018/PN.SGR = Accountability of Special Substitute Notary in Drawing up Land Deed Official (PPAT) Deeds in Their Position Based on Singaraja District Court Decision Number: 30/PDT.G/2018/PN.SGR
Pejabat Sementara Notaris seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Hal ini disebabkan karena pejabat sementara Notaris juga memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Wewenang dan kewajiban tersebut yaitu mengenai pembuatan akta autentik oleh dan di hadapannya. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Najiana Daroini, author
Analisis Yuridis Penyangkalan Para Pihak atas Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019) = Juridical Analysis of Disavowal from The Parties Stated in the Sales and Purchase Deed of Land Deed Official (Judicial Review of South Jakarta District Court Decision Number 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Supreme Court Decision Number 470 K/Pdt/2019)
Dalam penelitian ini dibahas tentang akta jual beli PPAT yang menjadi dasar timbulnya perkara pertanahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 766/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Pdt/2019. Dimana dalam konteks tersebut PPAT menjadi pihak berperkara di pengadilan baik yang disebabkan oleh akta yang dibuatnya maupun...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Christy Monaita Martanti, author
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 645 PK/Pdt/2020) = The responsibility of the land deed official as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to an unlawful act (Case Study of the Supreme Court Review Decision of the Republic of Indonesia Number 645 PK/Pdt/2020)
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Christin Novalia, author
Perbuatan Hukum Jual Beli yang Mengandung Kepalsuan Identitas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/2020) = Legal Acts of Sale and Purchase Containing Falsehood Identity (Case Analysis of Putusan Mahkamah Agung Number 1076 K/Pdt/2020)
Perjanjian jual beli wajib dilakukan oleh pihak yang berwewenang agar perjanjian tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Saat melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muhammad Fatih, author
Keabsahan Akta dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Atas Tanah Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021) = Legality of Deed and Responsibilities of Temporary Land Deeds Against the Deed of Grants Made Without the Approval of the Landlord on the Legitimate (Study of Supreme Court Decision Number 95/K/Pdt/2021).
Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>