Hasil Pencarian

Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query

Jennifer Karina, author

Tinjauan terhadap persoalan penggunaan economic evidence dalam hukum persaingan usaha di indonesia = Analysis of economic evidence application for competition law in indonesia

"ABSTRACT
" Seluruh kegiatan usaha tidak akan terlepas dari aspek persaingan dan ekonomi. Maka dari itu, aturan mengenai persaingan usaha yang sehat telah diatur untuk menjamin kepastian usaha dan menciptakan kenyamanan dalam berbisnis bagi para pelaku usaha. Indonesia sendiri telah menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Gissela Octavianty, author

Tinjauan Yuridis Penambahan Syarat Formil Pada Voluntary Petition Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2016 terhadap Pembuktian sederhana dalam kepailitan (Putusan Pengadilan Niaga No.Formal 17/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Jkt) = Judicial Review of Addition Requirement on Voluntary Petition Based On SEMA No. 2 of 2016 With Simple Verification in Bankruptcy (Verdict Commercial Court Decision No. 17/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt)

Debitor merupakan salah satu pihak yang dapat mengajukan kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Untuk dapat dinyatakan pailit terdapat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kepailitan. Setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Budhi Satya Makmur, author

Pembuktian persekongkolan tender yang dilakukan melalui perjanjian tidak tertulis (implied agreement) berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha (studi kasus Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015) = Rules of evidence in related with bid rigging by implied agreement based on article 22 Indonesian anti monopoly and unfair competition in Indonesian competition law perspective (case study of Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015)

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan merugikan, terutama peserta tender lainnya yang tidak bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45281

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Karina Gani, author

Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat yang Berada di Gudang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019 = The Validity of A Verbal Warehouse Lease Agreement and The Defendant's Property State in Such Warehouse Based on The Supreme Court Verdict Number 2368/K/Pdt/2019.

Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Defid Tri Rizky, author

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi (studi kasus perkara korupsi atas nama terdakwa Syarifuddin) = The reversal of the burden of proof system in handling corruption (case study : corruption cases on behalf of defendant syarifuddin)

Sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan suatu penyimpangan tentang sistem pembebanan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan sistem pembalikan beban pembuktian ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh penegak hukum. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga permasalahan yang dikaji yaitu :...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30695

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Georgina Agatha T., author

Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0364/PDT.P/2017/PA.JS) = The Provision And Ratification Of Illegitimate Child And The Laws After The Decision Of Constitutional Court Of Decision Number 46/PUU-VIII/2010 According To Islamic Laws (Study Case Of South Jakarta Religious Court Number 0364/PDT.P/2017/PA.JS)

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap penambahan ketentuan dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kini anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut memang memiliki hubungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amanda Charissa, author

Peran notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr) = The role of notary in regards to the authorization of marriage agreements post constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the importance of marriage agreements registrations related to third parties (Case study of Bogor’s Court Decision No. 59/Pdt.G/2018/Pn Bgr).

Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan ke Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) dalam Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa SHM XXXX/Ciriung merupakan harta bersama. Padahal,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Leo Jimmi Agustinus, author

Hukum dan sistem peradilan pidana analisis pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang = Analysis on burden of proof of origin criminal act in money laundering case

Membahas penagnanan perkara tindak pidana pencucian uang khususnya dalam hal perlu tudaknya pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pidana pencucian uang dan kaitan antara dua tindak pidana tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersipat deskriptis analisis, dimana data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28944

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sanuri, author

Pembuktian paradigma structure-conduct-performace atau hipotesis efficient-structure dalam industri perbankan Indonesia = Evidencing structure-conduct-performance paradigm or efficient- structure hypothesis for Indonesia's banking industry

Terdapat dua hipotesis dalam menganalisis hubungan antara struktur pasar dan kinerja sebuah industri. Yang pertama adalah paradigma Structure-Conduct- Performance (SCP) tradisional yang mendasarkan pada perilaku kolusi pelaku usaha dalam mendapatkan profit, sedangkan yang kedua adalah hipotesis Efficient- Structure (ES) yang mendasarkan pada perilaku efisien dari pelaku usaha. Penelitian dalam tesis...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011

T29337

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Meitinah, author

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris

The ultimate distinction both authentic and unauthentic deed are on the deed makers. The authentic deed is made by public officers and another is not by public officers. The author focus is on the notary roles as public officer that competent to making authentic deed and also to legalizing toward...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-443

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian