Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query
Hutapea, Putri Vera, author
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang cukup rentan dan berpotensi terhadap praktek tindak pidana korupsi. Selain melibatkan pejabat pemerintah dan pengurus korporasi, korupsi pada sektor ini juga melibatkan korporasi. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50965
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dhea Ariesta
Kriminalisasi atas tindakan aborsi korban pemerkosaan masih sering terjadi di Indonesia. Pada salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018, seorang anak berinisial WA didakwa atas tuduhan aborsi di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan putusan pidana penjara selama enam bulan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. Padahal kehamilan pada anak WA disebabkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jihan Fauziah Hamdi, author
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Penulis menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana peranan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia, lalu mengaitkan peranan tersebut dengan kejahatan terorganisir dan penyertaan dalam tindak pidana, untuk dapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rantawan Djamin, author
Universitas Indonesia, 1997
T36424
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marcia Wibisono, author
Di dalam UU Perbankan disebutkan bahwa Bank Umum Swasta hanya boleh didirikan dan menjalankan usaha sebagai bank setelah mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan dan atas dasar syarat yaitu berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sebagaimana halnya badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, maka Bank tersebut juga memiliki organ sebagaimana diatur di...
Jakarta: Universitas Indonesia, 2003
T36208
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aulia Azzahra Hakim, author
Skripsi ini menganalisis bagaimana implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana pembalakan liar. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut (yang dalam hal ini adalah UU Kehutanan dan UU P3H), masih kerap ditemukan kejanggalan atas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tracy Tania, author
Pertanggungjawaban pimpinan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dimana seorang pimpinan dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban pimpinan pertama kali diterapkan di dalam kasus tindak pidana internasional di dalam kasus Yamashita dan saat ini telah dikodifikasikan ke dalam banyak konvensi seperti Statuta International Criminal Tribunal for the...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S569
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Rudi Yuwono, author
2001
T36173
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Moh. Helmi Syarif, author
ABSTRAK
Terjadinya kecelakaan atas transportasi massal yang menimbulkan
banyaknya korban meninggal dunia, adakalanya ditengarai karena ulah
manajemen, seperti misalnya perusahaan otobus, yang tidak secara teratur melakukan pemeriksaan kelaikan alat transportasinya, atau tidak memenuhi kelayakan teknis dengan tujuan menghemat biaya investasi yang mana perbuatan itu pada akhirnya dapat mengabaikan faktor keselamatan penumpang bus dan...
2013
T32590
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nasution, Ahmad Dalmy Iskandar, author
[ABSTRAK
Malpraktik medis mengandung syarat sikap batin yang terdiri dari kesengajaan atau kelalaian. Kemudian, untuk menilai syarat sikap batin tersebut belum ada suatu patokan baku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menyebabkan suatu pertentangan antara profesi hukum dan medis dalam mengartikan malpraktik medis sebagai suatu kesengajaan atau kelalaian dan menilai...
[, Universitas Indonesia], 2014
S54826
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
