Hasil Pencarian

Ditemukan 217 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Rullyandi, author

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Etik Makarti, author

Analisis keberadaan UNHCR dan IOM dalam menangani pencari suaka dan pengungsi di Indonesia = analisis of the existense of UNHCR and IOM in handling asylum seekers and refugees in Indonesia

Tesis ini membahas tentang peran UNHCR dan IOM dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi dilihat dari segi kedaulatan negara, kepentingan nasional dan analisa SWOT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mengeluarkan Peraturan...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

T33682

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Khairul, author

Tinjauan yuridis mengenai mekanisme impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia menurut prinsip negara hukum = Judicial review of impeachment mechanism of the President and or Vice President in Indonesia according by the rule of law

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan terkait ketentuan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang juga sekaligus menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Namun, kekuatan hukum tersebut masih saja diabaikan oleh kekuatan politik yang justru merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

May Lim Charity, author

Penerapan peraturan presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam sistim hukum nasional berdasarkan pasal 66 peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang = The application of urgent presidential decree predefined by president to governance needs in the national legal system based on article 66 of presidential decree number 87 year 2014 on the implementation of law number 12 year 2011 about the establishment

Tesis ini membahas tentang Penerapan Peraturan Presiden Bersifat Mendesak Yang Ditentukan Oleh Presiden Untuk Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistim Hukum Nasional (Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keberadaan peraturan presiden jika merujuk pada UUD 1945...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44862

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bernardino Rakha Adjie Brata, author

Kekuasaan presiden Republik Indonesia dalam menerima penempatan duta negara lain = Power of the Indonesian president to receive foreign ambassadors

ABSTRACT
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bung Karno dalam pergulatan pemikiran/ editor Syamsu Hadi

Jakarta : Yayasan Pendidikan Soekarno dan Pustaka Simponi, 1991

923.159 8 BUN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mengawal visi misi Presiden Joko Widodo, Jadikan birokrasi yang melayani dan berkelas dunia

Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020

352.367 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

H. Gatot Poeger, author

Analisis spiritual kehidupan dan politik Bung Karno

Tangerang: Keluarga Besar BAPAK - IBUK, 2001

923.159 8 GAT a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Soeharto, author

Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Dies Natalis ke-25 Universitas Indonesia

Jakarta: UI-Press, 1975

PGB 0549

UI - Pidato Universitas Indonesia Library

Siswantari, author

Konsepsi Presiden 21 Pebruari 1957 dan pandangan partai Islam

ABSTRAK
Penelitian ini mencoba untuk menqungkapkan kembali tentanq Knnsepsi Presiden yang dicatuskan Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957. Dan Yang menjadi sorotan utama dari penelitian ini adalah'baqaimana tanqgapan partai politik vang berhaluan Islam tentang gagasan konsepsi presiden 1957, dengan tujuan untuk dapat mengambarkan lebih jelas bagaimana perkembangan politik Indonesia pada masa transisi dari...

Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1995

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian