Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

Aisyah Bidara, author

Pola keruangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung (Studi kasus: komunitas peduli Ciliwung) = Spatial pattern of public participation in watersheed management of Ciliwung (Case study: community care of Ciliwung (KPC))

Pengelolaan DAS terpadu di Indonesia telah didorong oleh pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung, sejak tahun 2009 terjadi fenomena tumbuhnya komunitas masyarakat di sepanjang Ciliwung dari hulu hingga ke hilir dengan nama Komunitas Peduli Ciliwung (KPC). Dengan mengunakan metode purposive sampling dan analisis...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014

S53116

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Erni Husniyati, author

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan = Public participation in law making process of law of the republic of indonesia number 17 of 2013 on community organization

[ABSTRAK
Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42374

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

R Ferdian Andi R, author

Media sosial dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan: studi kasus rencana perubahan Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi = Social media in the political formation law legislation : a case study plan amendment Act No. 30 of 2002 on the corruption / R Ferdian Andi R

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang media sosial berupa Twitter sebagai saluran baru dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian terungkap media sosial mampu membentuk opini publik yang mampu memengaruhi politik hukum pembuat undang-undang. Ini terbukti saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38722

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tri Saputra Sakti, author

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberantasan sarang nyamuk (Studi di Kelurahan Kota Bambu selatan DKI Jakarta) = Efforts to intensifying public participation on mosquito's nest extermination program (Study at Kelurahan Kota Bambu Selatan DKI Jakarta)

[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh sektor pemerintahan yang terkait dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Kota Bambu Selatan dalam mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Upaya yang dilakukan sektor pemerintahan yang terkait dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk di...

2014

S55246

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ester Bawinto, author

ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI-SLAPP) SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT (KAJIAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) = Anti Strategic Lawsuits Against Public Participation (Anti SLAPP) as A Protection of the Right to Good and Healthy Environment (Study of Article 66 of Law No. 32 of 2009 Concerning Environmental Management and Protection)

Anti Strategic Lawsuit Against Publik Participation merupakan suatu ketentuan yang ditujukan untuk melindungi partisipasi masyarakat dari adanya upaya pembungkaman melalui sarana litigasi. Dalam konteks hukum Indonesia ketentuan ini ditujukan untuk melindungi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan dapat ditemukan dalam Pasal 66 UUPPLH. Walaupun telah...

2020

T54751

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heri Wahyudi, author

Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) perspektif ketahanan nasional. Studi kasus di Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur = The research has evaluated the policy and strategic of the poverty, empowerment, participation and of the urban-based poverty recovery program (P2KP) at Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit, East Jakarta

Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan, Kemiskinan Pemberdayaan,. Partisipasi, Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Ketahanan Nasional di Kelurahan Mender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini meliputi : (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)?(2) Bagaimana tingkat pendapatan. masyarakat...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003

T9867

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wiwiek Awiati, author

Akuntabilitas kementrian lingkungan hidup dalam penegakan hukum lingkungan administrasi = Accountability of the ministry of environment and forestry in administrative environmental law enforcement

Peran Pemerintah dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan mandat dan kewenangannya telah dilengkapi dengan seperangkat peraturan, kelembagaan dan mekanisme untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Selain itu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melengkapi berbagai instrumen akuntabilitas untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Akuntabilitas Kementerian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49550

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vina Natalia, author

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja = Government Regulation in Lieu of Law as Follow-up of Constitutional Court's Decision: Analysis on Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 about Job Creation

Penelitian ini ditulis untuk dapat menjawab mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (PMK 91/2020) atas perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Penelitian ini merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian