Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query

Michael Ivan Rusli, author

Tanggung jawab direksi perseroan dalam menjalankan rapat umum pemegang saham yang tidak memenuhi syarat: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 213/PDT/2017/PT MDN = Responsibilities of the board of directors in organizing the general meeting of shareholders that are not eligible: a study of decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 213/PDT/ 2017/PT MDN

Tesis ini membahas tentang Direksi Perseroan yang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak memenuhi syarat sehingga akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan ke dalam akta Notaris dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak berkekuatan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53943

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vika Kartika, author

Status yuridis akta notaris tentang berita acara rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan oleh direksi yang berperkara dengan perseroannya: analisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. = Legal status of notarial deed of general meeting of shareholders conducted by board of directors having dispute with their company: analyisis on Surabaya District Court number 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby.

Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan RUPS yang diselenggarakan Direksi selama Direksi berperkara dengan perseroannya dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta RUPS yang dibuat dihadapannya serta akibat hukum atas pembatalan Akta RUPS tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53946

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anang Yuliadi, author

Akta pernyataan keputusan rapat yang didasarkan pada notulen rapat umum pemegang saham luar biasa yang cacat hukum: studi putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 12/Pts/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 = The deed of statement of meeting decision which based on minutes of extraordinary general meeting of shareholders that are legally flawed: study of the decision of Notary Regional Supervisory Council of DKI Jakarta Nr. 12/Pts/Mj.PWN.Prov.DKIJkt/XI/2018

Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54070

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alda Amelinda, author

Akta berita acara rapat mengenai jual beli saham yang dibuat tanpa sepengetahuan pemegang saham mayoritas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/VII/2019) = Deed regarding minutes of meeting for selling stock share that is made without the knowledge of the majority shareholdes central supervisory board decree number 10/b/mppn/vii/2019)

Tesis ini meneliti mengenai akibat dari Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mengabaikan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam membuat akta Relaas. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai akta berita acara rapat yang dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UndangUndang Jabatan Notaris. Selain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54914

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Adinda Efita Hany, author

Analisa yuridis tidak diselenggarakannnya rapat umum pemegang saham luar biasa oleh direksi dan ditolaknya permohonan oleh pengadilan negeri

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tugas Direksi, namun dapat saja Direksi menolakmenyelenggarakannya, jika Direksi memiliki alasan yang sah menurut hukum. Untuk mengatasi kemacetan penyelenggaraan RUPS ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur agar pemegang saham mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya upaya hukum kasasi ke Mahkamah...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T25133

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rizka Tri Yunita, author

Akibat hukum terhadap kesalahan dalam pencantuman nilai nominal saham dalam berita acara rapat umum pemegang saham yang dibuat oleh Notaris (studi kasus PT. SSKI) = Legal consequences error in the inclusion of nominal value of shares in the minutes of the general meeting of shareholders created by notary (case study PT. SSKI)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil beberapa kebijakan yang berhubungan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44923

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Intan Saputri, author

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI) = The Conducting of General Meeting of Shareholders Without The Notice of Meeting (Case Study The Decree of The High Court of Capital City of Jakarta Number 220/Pid/2020/PT.DKI)

Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) bersifat imperatif. Salah satunya adalah mengenai pemanggilan RUPS yang dilakukan sebelum RUPS diselenggarakan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT. Pemanggilan dimaksudkan agar para pemegang saham mengetahui mata acara rapat, sehingga keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Gunawan, author

Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Suatu Perseroan Terbatas

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan tertinggi yang tidak diberikan kepada organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Komisaris, namun demikian RUPS tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya keharmonisan di antara pemegang saham dan pengurus, karena untuk dapat diselenggarakannya RUPS diperlukan persyaratan korum kehadiran dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T36551

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fariz Risang Ahmad, author

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler Pada Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.Sus G.Lain-Lain/2020/PN. Niaga Sby. Jo. Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Sby.) = The Implementation Of Extraordinary Circular General Meeting Of Shareholders In A Company Declared Bankrupt (Study Of Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain Lain/2020/PN. Niaga Sby. Jo. Verdict Number 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Sby.)

Penelitian ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum Hakim tentang pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., serta untuk menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Windu Kirana, author

Keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan kuasa direksi perseroan terbatas : studi kasus sengketa pengambilalihan saham PT Sima Bintang Niaga Putusan Mahkamah Agung No 1683/K/PID/2012 = The validity of legal act based on the director s power of attorney in a limited liability company case study PT Sima Bintang Niaga

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri sehingga memerlukan wakil yang disebut organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42691

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian