Hasil Pencarian

Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query

Tengku Razmara, author

Hubungan budaya kerja dengan produktivitas pegawai kantor penghubung pemerintah Propinsi Riau

Pada kondisi saat ini, sejak di berlakukannya Otonomi Daerah, hampir di semua sektor mengalami perubahan yang signifikan. Tidak terkecuali di Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Riau, peranannya semakip strategis dan komplek. Peningkatan sumber daya manusia, sarana & prasarana, efisiensi dan efektivitas organisasi telah dilakukan. Sehingga budaya kerja yang ada dapat menentukan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T13942

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tandjung, Edijan, author

Upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan Otonomi Daerah Tingkat II guna meningkatkan Ketahanan Daerah: studi kasus di Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari Propinsi Jambi

Depok: Universitas Indonesia, 1995

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muammar Aldy Widiarto, author

Analisis Perkembangan Nilai Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2019 = Analysis of Regional Fiscal Capacity’s Value Development of DKI Jakarta in 2014-2019

Keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dicerminkan dengan tingkat kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dicerminkan melalui Kapasitas Fiskal Daerah. Kementrian Keuangan tiap tahunnya mengeluarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang didalamnya terdapat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) untuk melihat perbandingan kapasitas fiskal suatu provinsi dengan rata-rata kapasitas fiskal...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahmat Hidayat, author

Kajian kewenangan perlindungann dan pengelolaan terhadap terumbu karang dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai prinsip otonomi daerah = Study Of Coral Reef Protection And Management Authorities In Law Number 27 Of 2007 Regarding Management Of Coastal Areas And Small Islands According To The Principle Of Regional Autonomy

Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu karang seharusnya dikembalikan kedalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karakteristik dan nilai kebermanfaatannya lebih dimengerti masyarakat pesisir sehingga perlindungan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara menyeluruh,memberikan dampak sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang bersentuhan secara langsung serta memenuhi prinsip dasar otonomi daerah. Dengan sejarah di masa lalu sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahmat Dayansyah, author

Strategi pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang = Tourist potentials development strategy in Kabupaten Tangerang

[ABSTRAK Skripsi ini membahas strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerahnya, dalam rangka perwujudan otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mempunyai beberapa strategi yang dimaksudkan untuk...

2014

S55222

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Harry Setya Putra, author

Penyelesaian sengketa tapal batas antar kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah = Settlement of border inter-regency/city border disputes based on law number 23 of 2014 concerning regional government

Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengajukan pemekaran daerah. hal ini di sebabkan oleh model pemerintahan yang sentralistik di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54860

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Iberamsjah, author

Elit desa dalam perubahan politik: kajian kasus pengambilan keputusan di Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada masa awal penerapan otonomi daerah 2000-2001

ABSTRAK Perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional pada akhirnya berimbas pada perubahan politik di tingkat pedesaan. Penerapan beberapa kebijakan politik yang merupakan bagian dari proses demokratisasi seperti otonomi daerah atau khususnya otonomi desa, peraturan baru tentang pemilihan umum dan kepartaian berdampak pada perubahan struktur kelembagaan desa dan perilaku politik di...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

D517

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maryadi, author

Analysis of potential issuance of Islamic Municipal Bonds (Sukuk) by the government district and city in Indonesia based capital expenditure factors, third party fund and labor force participation rate

Regional development is an integral part of national development and in line with the principles of fiscal decentralization and regional autonomy. Regional autonomy and fiscal decentralization is a process that is dynamic. In practice, implementation of regional autonomy and fiscal decentralization meant that the region...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010

T33548

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Arini Yulfarida, author

Dari Maluku Kie Raha hingga Maluku Utara: pembentukan provinsi, konflik, dan awal pembangunan 1998-2007 = From Maluku Kie Raha to North Maluku establish province conflict and early development 1998-2007

Pasca runtuhnya Orde Baru, isu pemekaran wilayah di Indonesia ramai muncul ke permukaan. Maluku Utara muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari provinsi induknya, Maluku. Gagasan ini muncul setelah upaya pengajuan pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1958 tidak mendapat tanggapan dan gagasan ini tenggelam...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S69702

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian