Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query

Manurung, Hotbin M., author

Keterlambatan pembangunan rumah susun secara keseluruhan sebagai sarana kreditur mendapatkan pelunasan piutang menurut undang-undang kepailitan (analisis putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Desember 2012 jo. nomor : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 November 2012) = Retardment of flats construction as a means for creditors in obtaining credit settlement according to bankcrupty code (analysis of the commercial court in central Jakarta district court number : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst 26 Desember 2012 jo number : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst 05 November 2012) / Hotbin M. Manurung

ABSTRAK
KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SECARA KESELURUHAN SEBAGAI SARANA KREDITUR MENDAPATKAN PELUNASAN PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN Analisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Desember 2012 Jo. Nomor : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 November 2012 Tesis ini membahas tentang kewajiban PT Jaya Nur Sukses selaku pengembang...

2017

T47125

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Didi Nisjahbudin, author

Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris serta peraturan lainya = The notary's liability as public official under notary law and notary code and other regulation / Didi Nisjahbudin

ABSTRAK
Notaris adalah salah satu rechtfigur organ Negara yang diberikan kekuasaan umum openbaar gezag didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya dalam membuat akta otentik. Permasalahan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta yang dibuat dihadapannya dan mengetahui hubungan Hubungan Hukum antara Notaris dan...

2017

T47134

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Praiselia Riri Naomi, author

Perbandingan pengaturan pengenaan denda dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, Kanada, Inggris, dan Korea Selatan = Legal comparison on the imposition of fines under competition law of Indonesia, Canada, United Kingdom, and South Korea

Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Kemalasari Assiffa Salim, author

Perubahan Arah Kebijakan Luar Negeri China Terkait Resolusi DK PBB tentang Sanksi Ekonomi terhadap Korea Utara = Changes in Chinese Foreign Policy Direction Related to United Nations Security Council Resolutions on Economic Sanctions against North Korea

Tulisan ini menganalisis perubahan arah kebijakan luar negeri China dalam menjalankan sanksi ekonomi berdasarkan Resolusi DK PBB terhadap Korea Utara yang dikeluarkan pada tahun 2017. Beberapa kajian terdahulu yang membahas topik ini memberikan gambaran bahwa komitmen negara anggota DK PBB serta antusiasme dari Korea Utara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sanksi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shafina Karima Karim, author

Implikasi perbuatan notaris/pejabat pembuat akta tanah yang tidak memenuhi kewajiban pembuatan akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Republik Indonesia, nomor: 03/b/mppn/vii/2019) = implications of notary / official certifier of title deeds actions that do not fulfill the obligation to make sale and purchase deed based on the binding agreement of sales and purchase (study of the decision of the board of trustees of the notary center)

Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54551

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dominicus Donny Pamungkas, author

Analisis collaborative governance dalam kebijakan penghapusan sanksi administrasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pemberian hak baru atas tanah di Provinsi DKI Jakarta = Collaborative governance analysis in the policy of abolishing administrative sanctions for the acquisition of land and building rights for granting new rights to land in the DKI Jakarta Province

Banyaknya bidang tanah di provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar merupakan potensi pajak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, pengenaan pajak BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah ini masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu pengenaan sanksi administrasi BPHTB berdasarkan saat terhutang sejak...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

T54082

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Emir Gifari, author

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penitipan Uang Pajak Penjual atas Pembuatan Akta Pelepasan Hak PT X Yang Tidak Disetorkan (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor : 01/PTS-MPWN-Provinsi Jawa Barat/VI/2020). = The Responsibility of Notary In Depositing of Seller Tax Money for the Making of the Undeposited Deed of Release of Private Company X Rights (Study of the Decision of the Regional Supervisory Council of West Java Province Number: 01/PTS-MPWN-West Java Pro

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang Notaris yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Dalam kasus yang diteliti, Notaris tidak membayarkan pajak yang dititipkan oleh klien atas akta yang dibuatnya dan telah dijatuhi sanksi administratif. Kasus ini menarik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Butarbutar, Sintong Agum Gumelar, author

Analisa Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Hal Meningkatkan Penerimaan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2632 K/Pid.Sus/2020) = Juridical Analysis Implementation Of Criminal Sanctions Againts Tax Crimes In Terms Of Increasing State Revenue (Study Of Supreme Court Decision No. 2632 K/Pid.Sus/2020)

Beberapa dekade terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapatkan sorotan dari publik. Berbagai isu berkembang terkait bidang perpajakan, diantaranya yaitu mengenai pemberlakuan Tax Amnesty> (pengampunan/penghapusan denda pajak), terjadinya pengemplangan pajak oleh para pengusaha, hingga gaya hidup para pegawai pajak. Hal ini memicu penurunan kepercayaan warga negara yang membayarkan sejumlah pajak kepada...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hatigoran, Rikson, author

Penerapan hukum administrasi negara dan penegakan sanksi atas pelanggaran norma pemenuhan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah serentak = Implementation of state administration law and law enforcement infringement of voting rights norm fulfilment in simultaneous the election of the head of local government

Pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering memunculkan permasalahan yang selalu berulang. Mulai dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak pilih, sampai dengan berkurangnya kemurnian hak pilih. Bahkan di beberapa tempat, tak jarang wajib pilih yang kehilangan hak pilihnya. Melalui tesis berjenis yuridis normatif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52390

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mogi Maulandra, author

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan kualitas pelayanan kantor pelayanan pajak kpp dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha restoran dalam melaporkan spt tahunan pph orang pribadi = Effects of understanding tax laws improving the quality of services tax office primary and sanctions provided by the assertiveness tax office with increased tax compliance in annual income tax spt reporting of individual taxpayers on kpp bogor / Mogi Maulandra

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan dari KPP dan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan oleh kantor pajak dengan peningkatan kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan metode Regresi Linear Berganda, mengambil sampel...

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

S57161

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian