Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Sri Suryani, author

Perbandingan Konsep Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Pengusahaan Tambang Mineral = Comparison of the Concept of Work Contract and Special Mining Business Licence on Mineral Mining

ABSTRAK
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengganti sistem kontrak karya sistem perizinan. Undang-undang tersebut menentukan bahwa kontrak karya yang telah ada sebelum UU ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sehingga pemegang kontrak karya masih dapat melanjutkan kegiatan pengusahaan pertambangannya dengan landasan kontrak. Namun...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Revia Adini, author

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lidya Rahmawati, author

Upaya Hukum Penyelesaian Dua Putusan Peninjauan Kembali Berbeda Lingkungan Peradilan Yang Saling Bertolak Belakang Pada Sengketa Wilayah Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus PT MSEI dan PT PPCI = Legal actions to Settle Two Different contradict reconsideration Verdicts in two different chambers on Mining Business Permit Area disputes: case study between PT MSEI and PT PPCI

Putusan hakim yang diterbitkan berlaku sebagai undang-undang, dan mempunyai daya eksekutorial. Terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali untuk kembali melakukan pemeriksaan terhadap sebuah perkara. Dalam praktik, dapat terjadi titik singgung diantara dua kamar peradilan yang menerbitkan putusan yang saling bertolak belakang seperti yang terjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizka Miza Saputri, author

Pemanfaatan dan penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT Sawindo diatas IUP PT Timah (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 48/PDT.G/2012/PN.SGT JO. putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor:16/PDT/2013/PT. Babel) = The utilization and domination of land by PT Sawindo over pt timah s mining license (case study putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 48/PDT.G/2012/PN SGT.JO putusan pengadilan tinggi Bangka Belitung Nomor : 16/PDT/ 2013/PT/Babe)l / Rizka Miza Saputri

ABSTRAK
Dalam menjalankan usaha pertambangan di Propinsi Bangka Belitung, telah terjadi sengketa antara PT Timah Tbk dengan PT Sawindo, yaitu PT Sawindo melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit dan pembangunan sarana dan prasarana diatas IUP PT Timah. Sehingga PT Timah tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi diatas tanah tersebut. Rumusan masalah yang...

2016

T46454

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhtar Yogasara, author

Aspek hukum perlindungan investor terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara: studi kasus PT. Mikro Metal Perdana = The legal aspects of the protection of investors against mining business licenses of law No. 4 of 2009 about mineral and coal mining: case study PT. Mikgro Metal Perdana

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum PT MMP atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sudah didapatkan melalui SK Menteri ESDM No. 3109 Tahun 2014 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014, jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54312

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harmoko, author

Perlindungan hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) yang telah melakukan kewajibannya menurut ketentuan pasal 137 undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara = Legal protection for holders of izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) which has been carrying out its obligations under article 137 of law no 4 year 2009 on mineral and coal

[Pertambangan merupakan bidang usaha yang sedang diminati oleh para investor saat ini. Akan tetapi usaha pertambangan memiliki tingkat resiko tinggi (high risk), memerlukan modal besar (high cost) dan menggunakan teknologi modern (modern technology) selain itu kegiatan pertambangan juga memiliki kewajiban-kewajiban berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dipenuhi kepada Negara....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44641

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ira Apriyanti, author

Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sylvia Arthanami Simarmata, author

Analisis sentralisasi pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap perusahaan penanaman modal asing = Analysis of centralization of mining license revocation according to law No. 3 of 2020 regarding mineral and coal mining against foreign investment company

Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kartika Pratiwi, author

Pemodelan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2041-2060 dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Terhadap Potensi Habitat Spesies Endemik Pulau Obi, Halmahera Selatan = Modeling the Impact of Climate Change in 2041-2060 and the Mining Business Permit Area on the Habitat Potential of Endemic Species Obi Island, Halmahera Selatan

Salah satu dampak adanya perubahan iklim adalah penurunan kualitas habitat alami flora dan fauna yang terdapat di Indonesia sehingga memberikan risiko hilangnya sebagian besar biodevirsitas yang ada. Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sebagai habitat alami beberapa spesies endemik, Pulau Obi tidak dapat terlepas dari ancaman dampak perubahan iklim. Selain...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Askin Harta Mulya, author

Dasar hukum dan eksistensi implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The law and the existence implementation of the general principles of good governance on the stipulation of the clear and clean status of the mining business license iup with consideration to the law no 4 year 2009 concerning the mineral and coal min

Tesis ini membahas tentang penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan (IUP) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan melakukan analisa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan peraturan lainnya yang terkait dengan analisa tersebut. Tesis...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian