Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query
Agusniwan Etra, author
ABSTRAK
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) UU
MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final, diantara kewenangan tersebut Pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum, masuknya Pemilihan Umum Kepala daerah (pemilukada)
sebagai rezim Pemilihan Umum...
Universitas Indonesia, 2013
T34987
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Urwatul Wutsqah, author
ABSTRAK
Penyatuan atap dan perubahan status hakim merupakan dua prakondisi yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih independen sebagaimana di amanatkan Undang-undang Dasar 1945. tujuan utama perubahan status hakim dari PNS menjadi Pejabat Negara lebih disebabkan karena pertimbangan untuk memudahkan perjuangan meningkatkan gaji dan kesejahteraan hakim, baru di ikuti...
2013
T35514
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Benny Setiawan, author
Hak Paten adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten, sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dimana sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16405
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Butarbutar, Gerda Netty Octavia, author
Era globalisasi ekonomi telah menimbulkan iklim persaingan yang sehat namun juga ketat antara negara-negara di dunia sehingga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual dimana semuanya itu dapat dipertahankan dengan adanya iklim persaingan sehat ditunjang dengan sistem pengaturan yang lebih memadai dan selaras dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional yang diperlukan di Indonesia. Dengan...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16632
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Dwiyanto, author
Merek sebagai suatu aset yang sangat berharga untuk memberikan identitas terhadap produk, tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Baik dilihat dari segi ekonomi maupun dari segi hukum, hal ini sangat menarik, mengingat permasalahan di bidang ini selalu timbul dari waktu ke waktu. Sengketa merek yang pada intinya hanya memperebutkan kata-kata...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16625
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Baby Mariaty, author
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pengakuan perlindungan Paten dan Hak Kekayaan Intelektual umumnya di Indionesia didasarkan pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, walaupun ketentuan tersebut belum dijadikan dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, namun jelas hak tersebut dijamin perlindungannya oleh Negara. Keberadaan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16633
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sitorus, Rikson, author
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan suatu ciptaan. Pengertian hak Eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta saja. orang lain yang ingin mempergunakan hak eksklusif tersebut, wajib untuk meminta iziri kepada pencipta. Izin inilah yang dinamakan Iisensi....
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16634
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ariyanti, author
Dengan diratifikasinya Persetujuan TRIPs-WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk membentuk dan menyempurnakan ketentuan hukum nasionalnya di bidang HKI, termasuk desain industri. Hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Dalam pembentukan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut, pengaruh...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T 16637
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dian Nugraha, author
Perlindungan indikasi geografis diatur dalam Persetujuan TRIPs Pasal 22, 23, dan 24 yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi geografis guna memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk indikasi geografis dari praktek atau tindakan persaingan curang. Semenjak Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs tersebut maka hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 14...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16638
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Toip Heriyanto, author
Pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2004, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) W Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Dalam sistem itu para pemilih diharuskan untuk memilih dua tanda gambar, yaitu tanda gambar partai...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19787
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
