Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query
Achmadudin Rajab, author
Mekanisme penanganan pelanggaran pidana, administrasi dan kode etik penyelenggara
pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah tidak memiliki pengaturan yang jelas dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, baik mengenai pelanggaran...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33056
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dheka Arya Sasmita Suir, author
ABSTRAK
Tesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan
mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistem
penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum
normatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu;
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah
(historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memang
berkaitan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39011
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Sulastiyani, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas perkembangan penerapan tindakan pernyataan perang (declaration of war)
oleh suatu negara dalam rangka memulai permusuhan dengan negara lain dikaitkan dengan
adanya ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menentukan "negara-negara dilarang
melakukan suatu tindakan yang tergolong dalam kategori "ancaman kekerasan" di dalam
melakukan hubungan internasionalnya jika ditinjau dengan teori kedaulatan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41613
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Suhud Prabowo Mukti, author
Penelitian ini menganalisis pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana Tindak Pidana Khusus. Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak narapidana dan syarat pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang itu dalam PP. Pelaksanaan hak-hak narapidana berupa remisi dan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Handi Nugraha, author
Penelitian tentang perlindungan hak moral dalam UU hak cipta ini pada awalnya timbul karena adanya rasa penasaran penulis atas pernyataan dari International Intellectual Property Allience (IIPA) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24 (2) Jo. Pasal 55 (c),(d) UUHC 2002, telah melebihi ketentuan Article 6bis(l) Konvensi Berne yang mengatur tentang hak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T36588
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
R. Rachmat Hendrawan Akbary, author
ABSTRAK
Dua unsur pokok dalam perkawinan di Indonesia adalah keabsahan perkawinan
yang penilaiannya didasarkan hukum agama dan kepercayaan, serta pencatatan perkawinan, sebagai proses administratif pengenalan negara terhadap perkawinan sah tersebut. Ketentuan perundang-undang yang berlaku mengatur adanya perbedaan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dan selain Islam. Perbedaan dimaksud bukan hanya pada perbedaan...
2016
T46653
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Engkus Kuswara, author
Skripsi ini membahas mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Model pemilihan kepala daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sampai dengan saat ini dijalankan adalah dipilih melalui mekanisme penetapan. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43438
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Fajri Nursyamsi, author
Istilah 'Presiden' dapat diartikan sebagai suatu jabatan dan juga pejabat yang mengisi jabatan tersebut Dari sisi jabatan Presiden mengemban tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya sedangkan sebagai pejabat Presiden adalah seorang manusia yang tidak dapat lepas dari sifat manusiawi termasuk kondisi sakit atau disabilitas Dalam sistem pemerintahan Presidensiil Presiden menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45524
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
