Ditemukan 155 dokumen yang sesuai dengan query
Helmi Gustian, author
ABSTRAK
Di dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah, dibantu oleh aparat Pemerintah Pusat yang ditempatkan atau ditugaskan pada Daerah Tingkat II. Aparat ini tidak mempunyai kewenangan politik untuk menentukan kebijaksanaan. Kewenangannya hanya bersifat administratif, yaitu melaksanakan suatu kebijaksanaan yang telah ditetapkan...
1995
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nasution, Sofyan, author
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengisyaratkan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra Pemerintah, bahkan menjadi pelaku utama pembangunan.
Pada umumnya, masyarakat pedesaan relatif lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota bersifat heterogen, individualis dan hubungan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Achmad Ru`yat, author
Di awal diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan, faktual di lapangan menimbulkan resistensi di kalangan para kepala desa. Hal tersebut disebabkan adanya kekhawatiran dari para kepala desa terhadap masa jabatan yang harus berakhir dan persyaratan status PNS untuk para kepala kelurahan.
Peraturan Daerah (Perda)...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13997
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mirza Unsury, author
Pembangunan lingkungan hidup merupakan subsistem dari pembangunan nasional. Hal ini telah ditetapkan dalam GBHN 1993. yaitu terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu, tanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Untuk...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15051
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syahrul Ibrahim, author
Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan
dan permukiman merupakan kebijakan Pemerintah ORDE BARU yang berbasis
paradigma pertumbuhan ekonomi telah mendorong investor menanam modalnya di
sektor perumahan dan permukiman. Konsekuensi Iogis dari kebijakan tersebut
menciptakan kemudahan pengembang memperoleh tanah dalam ukuran yang Iuas,
tumbuhnya perumahan baru serta hunian skala kota baru.
Penelitian ini bertujuan untuk...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T3087
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irfan, author
Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T3108
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jayadi Nas, author
Tesis ini memhahas tentang aspek politik dalam rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah_ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui aspek politik dalam rekrutmen pengumpulan data dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek politik dalam rekrutmen Kepala Daerah dan...
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T5038
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Edy Purwanto, author
Penelitian tentang Evaluasi Koordinasi Pemedntah Daerah Dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Badto Selatan ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 12-664 Km? Banyaknya program pembangunan yang diarahkan...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T5608
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eka Sri Sunarti, author
This research focuses on four questions and purposes. namely; (a) the great of contribution of the local original income (PAD) to the Local Budget (APBD): (b) the great of contribution of the local taxes to the Local Original Income (PAD): (c) variation of collecting different kinds of local taxes on...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21899
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Roy Alfenny Aladdin, author
ABSTRAK
Penelaahan skripsi ini meranjak dari pemikiran bahwa salah satu tujuan pembentukan kota Administratip adalah dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan perkotaan. Pemberian pelayanan perkotaan oleh Kota Administratip sangat menarik untuk ditelaah, mengingat Kota Administratip merupakan bentuk pemerintahan baru yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelum tahun 1974. Tetapi dalam perkembangannya bentuk Pemerintahan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
