Hasil Pencarian

Ditemukan 155 dokumen yang sesuai dengan query

Victoria Marantie, author

Aspek pengembangan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah tingkat kecamatan di Wilayah Kota Madya Jakarta Selatan

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Propinsi DKI Jakarta berwenang untuk melakukan bermacam-macam Pajak Daerah, antara lain Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Hiburan. Untuk pemungutan pajak-pajak daerah tersebut disusun Dinas Pendapatan Daerah yang secara struktural sampai ke tingkat Kecamatan. Di wilayah Propinsi DKI Jakarta tidak terdapat Daerah Kabupaten...

2001

T4337

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Abdul Aziz Nasihuddin, author

Sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 (Analisis yuridis terhadap pemikiran Padmo Wahyono tentang sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR))

ABSTRAK
Dari sejarah kenegaraan ataupun dalam kepustakaan akan ditemukan dua sistem pemerintahan. yang pertama ialah sistem pemerintahan parlementer, dan yang kedua ialah sistem pemerintahan presidensial. Dalam perkembangannya dari kedua sistem pemerintahan tersebut memunculkan variasi-variasinya, seperti sistem pemerintahan campuran (hybrid system), sistem pemerintahan quasi, baik quasi parlementer maupun quasi presidensial dan sistem...

1998

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ating Sukma, author

Kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi di wilayah kerja kantor pelayanan pajak Tebet

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sebagai negara dengan pemerintahan yang berdaulat, persoalan pajak ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara. Hal ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia setelah hingga Orde Baru, menunjukkan adanya...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T17305

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Edwar Harmen, author

Peradilan administrasi perpajakan di Indonesia dan hubungannya dengan UU No.5 tahun 1986

ABSTRAK
Dalam kegiatan Administrasi Perpajakan kemungkinan terjadinya perselisihan perpajakan tetap ada. Perselisihan ini berpokok pada beban pajak dan berpangkal pada tindakan administrasi perpajakan. Berdasarkan pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tindakan administrasi perpajakan yang bisa jadi pangkal perselisihan perpajakan adalah surat keteapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat pemberitahuan, surat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library