Hasil Pencarian

Ditemukan 101 dokumen yang sesuai dengan query

Marbun, Hanna Friska Luciana, author

Kekuatan hukum barang bukti dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara pidana (Studi kasus perkara pidana nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL atas nama terdakwa Anjar Andreas Lagaronda) = Legal strength of physical evidence in judge?s consideration in criminal verdict (Criminal case No. 31/Pid.Anak/2011/PN.PL on behalf of defendant Anjar Andreas Lagaronda)

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada peradilan pidana di Indonesia serta pengaruh barang bukti dalam pertimbangan hakim ketika memutus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen, dilengkapi dengan wawancara kepada beberapa informan, yang diolah dengan...

Universitas Indonesia, 2012

S43669

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Pardede, Frans Ricardo, author

Tinjauan yuridis teknik pembelian terselubung dalam praktek pengumpulan barang bukti pada tahap penyidikan tindak pidana narkotika oleh panyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika = legal analysis on undercover buy technic in evidence collecting practice in narcotic crime?s investigation by Police of Republic Indonesia According Law No 35 of 2009 concerning narcotic

Pembelian Terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkotika. Hal ini mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang tergolong canggih sehingga...

2012

S42383

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Teddy Cipta Lesmana, author

Status kepemilikan barang bukti setelah adanya putusan pengadilan (Studi putusan kasus illegal logging putusan no. 427/Pid.b/2012/PN.Tsm dan putusan no. 710/Pid.B/2011 /PN.Mkt = The ownership status of evidence after being the court verdict (The study verdict of illegal logging criminal act cases. Verdict No. No. 427/Pid.Sus/2012/PN.Tsm and verdict No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt

Skripsi ini membahas tentang status kepemilikan barang bukti setelah putusan pengadilan, studi putusan kasus illegal logging Putusan No. 427/Pid.b/2012 /PN.Tsm dan Putusan No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt. Selain itu penulis juga menganalisis tentang putusan pengadilan terhadap barang bukti milik pihak ketiga dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang...

Universitas Indonesia, 2014

S53674

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Debby Naztty Pratiwi, author

Kekuatan hukum alat bukti petunjuk didasarkan pada persesuaian keterangan saksi dengan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam hal minimnya alat bukti kasus tindak pidana perkosaan (studi kasus putusan mahkamah agung no 979 k pid sus 2011) = Legal strength of judicial evidence based on correspondence between statements of witnesses and visum et repertum as legal evidence in rape case that lack of evidence criminal case no 979 k pid sus 2011 / Debby Naztty Pratiwi

This thesis is discussing about how the judicial evidence that based on correspondence between stetements of witnesses and visum et repertum has legal strength in verication process of Indonesian Criminal Justice System, how judicial evidence influences the judge in giving verdict for the defendant and how the court judge addressing...

Universitas Indonesia, 2015

S58803

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mikhael Retno Hamonangan Manik, author

Justice collaborator sebagai syarat remisi terhadap narapidana tindak pidana khusus berdasarkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 (studi kasus rekomendasi justice collaborator bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Rutan Pondok Bambu) = Justice collaborator as a requirement for remission towards special crimes convict based on government's regulation number 99 year 2012 (recommendation as justice collaborator for narcotic crimes' convict in Pondok Bambu correctional facility)

Penelitian ini membahas justice collaborator sebagai syarat remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melakukan wawancara langsung dengan Badan Narkotika Nasional, Polisi,...

2016

S62451

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Stacia Faustine, author

Penemuan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap subjek hukum yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi = Judge-made law in sentencing legal subjects in corporate crime

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Independensi hakim juga termasuk kebebasan untuk membuat hukum dalam putusannya (juga dikenal sebagai hukum yang dibuat hakim atau pembuatan hukum yudisial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasudungan, David Gilbert, author

Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Putusan 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk = Implementation of Chemical Castration Penalties For The Perpetrators of Child Sexual Abuse (Study Case 69/PID.SUS/2019/PN MJK)

ABSTRAK Hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu hukuman pidana tambahan terbaru yang dapat dijatuhkan bagi pelaku kekerasan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bella Audina, author

Dampak eksekusi putusan perkara pidana dengan pertimbangan hakim aset dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara: Studi kasus first travel = The Impact of Execution of criminal case decision with judge’s consideration that assets are confiscated for the state whereas the assets are not within the scope of state finances: A case Study of the first travel

Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang memerintahkan aset dirampas untuk negara. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami peraturan eksekusi terhadap putusan pidana yang amarnya dirampas untuk negara. Kedua, memahami dampak dari putusan hakim yang memerintahkan aset dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara. Ketiga...

Depok: Fakultas Hukum, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sondang, Esther Melinia, author

Kedudukan Sita Umum Pailit Terhadap Sita Pidana Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Ps dan Putusan Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019) = The Position of General Bankruptcy Confiscation Against Criminal Confiscation In The Process of Bankruptcy Assets Settlement (Case Study of Court Decision Number 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2018/PN.Jkt.Pst and Court Decision Number 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Dalam praktik kepailitan, pelaksanaan pemberesan harta pailit seringkali terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya ketika terjadi tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberesan harta pailit dalam hal terjadi sita pidana terhadap harta pailit dengan mengkaji kedudukan sita umum pailit terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Deviana Bella Saputra, author

Keabsahan alat bukti keterangan terdakwa yang tidak sesuai dengan bap penyidikan dikaitkan dengan the right of non self incrimination: perbandingan dengan Amerika Serikat dan Belanda = Admissibility of defendants statement that incompatible with the minutes of investigation in relation to the right of non self incrimination: comparison with United States of America and Netherland

Non self incrimination merupakan prinsip yang diterima secara universal bahwa yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana adalah negara melalui aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu sejak tahap penyidikan, pemeriksaan tersangka harus dilaksanakan sesuai prosedur dengan memperhatikan hak tersangka yang berupa the right non self...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian