Ditemukan 108 dokumen yang sesuai dengan query
Adriel Michael Tirayo, author
Perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan, hanya akan berstatus sebagai perkawinan di bawah tangan, namun diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh keabsahan status perkawinannya. Namun pada kasus tertentu, pengesahan perkawinan tersebut malah akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak sebagaimana dalam Penetapan nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. Penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aninda Novedia Esafrin, author
Pandemi covid-19 yang merebak secara tiba-tiba menimbulkan kepanikan dan ketidaksiapan semua negara di belahan dunia termasuk dengan Indonesia. Keadaan darurat pandemi covid-19 di hadapi Indonesia dengan menerapkan status darurat Kesehatan masyarakat Status keadaan darurat tersebut dipilih pemerintah karena covid19 termasuk ke dalam bencana non alam. Dengan adanya penetapan status darurat...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Putri Hairani, author
Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bella Fabiola, author
Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sepanjang Perkawinan (Postnuptial Agreement) yang isinya mengatur mengenai pembagian dan pemisahan atas harta campur bulat yang telah ada, selain harus dibuat dengan diikuti pencatatan pada Instansi yang berwenang, Postnuptial Agreement tersebut pun harus mendapatkan pengesahan melalui Penetapan Pengadilan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan batalnya Postnuptial Agreement...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dewa Gede Yudi Putra Wibawa, author
Penelitian ini membahas mengenai keabsahaan pengalihan harta bersama dengan isteri pertama melalui persetujuan isteri kedua dalam akta jual beli tanah serta implikasinya terhadap pembeli tanah yang bersangkutan sebagaimana hal tersebut terjadi dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2273K/PDT/2021. Secara garis besar harta bersama A berupa tanah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mahaputeri Wisnuhardjo, author
Jual beli hak atas tanah merupakan suatu perjanjian, dan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan dari para pihak. Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki asas yang terkandung di dalamnya mengenai jual beli, yaitu asas terang dan tunai. Syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irfan Nur Rachman, author
ABSTRAK
Judicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang
merupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undangundang,
Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknai
materi muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembangan
hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada Mahkamah
Konstitusi melakukan pseudo judicial review (pengujian undang-undang semu)...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42802
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Cynthia Bella Permatasari, author
Sebagaimana diketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris merupakan
suatu profesi dan pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa pembuatan akta autentik berkaitan dengan objek tanah dengan kekuatan
pembuktian sempurna serta melakukan kegiatan pendaftaran tanah sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa
permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Abigail Mutiara Kinanti, author
Pemberi hibah adalah pemilik harta kekayaan yang dapat menghibahkan barang kepada oranglain secara cuma-cuma. Penerima hibah adalah orang yang mendapatkan barang atau benda yang dihibahkan tersebut, sedangkan objek hibah adalah barang atau benda bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Penelitian ini membahas mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.Sby...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nisrina Irbah Sati, author
Pemberian pergantian, rehabilitasi, penghapusan, dan amnesti menjadi hak prerogatif belas kasih yang keberadaannya diakui di Indonesia bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini menjadi hak prerogatif penuh Presiden, yang memberikan hak penuh dan mutlak kepada Presiden. Terlebih dulu dalam menggunakan kekuatan. Ketika norma-norma konstitusional berubah, keberadaan otoritas ini sebagai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
