Hasil Pencarian

Ditemukan 76 dokumen yang sesuai dengan query

Khartika Anggraini, author

Pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemberian salinan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada ahli waris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 04/Pts/MPW.JKT/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 = Accountability and giving copies of legal documents of general meeting of shareholders to heirs : case study the supervision of regional council decision number 04/Pts/MPW.JKT/I/2011 dated January 25, 2011

Dalam tesis ini membahas tentang bagaimanakah pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemberian salinan akta Rapat Umum Pemegang Saham RUPS kepada ahli waris terkait dengan tugas dan wewenang notaris terhadap akta yang dibuatnya denganmengambilstudikasusputusanMajelisPengawas Wilayah NotarisNomor 04 Pts MPW JKT I 2011 tanggal 25 Januari 2011 Metode yang digunakanadalahpenelitian ndash normative...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35491

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angela Cintha Vania, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap degradasi dan kebatalan akta (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas wilayah notaris nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 tahun 2014) = Notary liability of degradation and deed nullification (case study against territory notary supervisory council decision No M.01.MPWN.Prov.Jatim. 12.14. 2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan, dan untuk mengetahui kriteria dan norma-norma yang dipakai untuk memutuskan sanksi yang pantas bagi Notaris yang terbukti bersalah melanggar kode etik dengan menganalisa lebih dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Tahun 2014, yaitu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45893

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Iras Gabriella, author

Ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/XII/2017 berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli yang cacat hukum = Discrepancy between the recommendations of The Local Supervisory Council and the decision of The Regional Supervisory Council to the decision of The Central Supervisory Council Number 19/B/MPPN/XII/2017 against the sale and purchase agreement legally flaw

Notaris adalah Pejabat umum untuk membuat akta autentik. Salah satu akta autentik yang dibuat adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jika dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris tidak teliti dan cermat, akibatnya terdapat cacat hukum didalam akta tersebut. Dan Majelis pengawas berhak memutuskan sanksi kepada noTesis ini membahas mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiara Pangestika, author

Penerapan sanksi batal demi hukum terhadap perbuatan hukum yang bukan kehendak para pihak (studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor 262/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel) = The application of null and void sanctions towards the legal actions which is not based on the will of the parties (case studies of district court decision of south jakarta number: 262/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel)

Sebagai pejabat umum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari menimbulkan sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45631

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Desty Ratnasari, author

Implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan keterangan palsu dalam pembuatan akta pelepasan hak atas tanah (analisis putusan mahkamah agung republik indonesia tanggal 25 agustus 2017 nomor 63pk/pid/2016) = Legal implications and accountability of notaries regarding false information in the making of land acquisition rights deed (analysis of verdict of the supreme court of the republic of indonesia dated august 25th, 2017 number 63pk/pid/2016)

Menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris bertugas menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik. Menjalankan kewenangannya tersebut notaris dituntut untuk secara seksama menelaah dengan cermat setiap keterangan para pihak yang didukung dengan data yang ada dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu peran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54584

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anitha Zenia Yogatama, author

Pengenalan Penghadap dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Jika terjadi Kepalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 84/Pid.B/2019/PN Smn) = The Introduction of The Parties in Official Deed PPAT if There is a Falsification of Identity (Case Study Decision Number 84/Pid.B/2019/PN Smn).

Untuk melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), apabila persyaratan jual beli tidak terpenuhi maka peralihan hak tidak dapat terlaksana. Dalam perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Avitya Danastri, author

Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PDT/2019/PT.DPS) = Deed of Sale and Purchase Agreement Based on a Binding Sale and Purchase Agreement and Letter of Authority Containing Legal Defect (Case Study of Denpasar High Court Decision Number 30/PDT/2019/PT.DPS).

Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Laksiana Bayu Wicaksono, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai jaminan dengan kausa palsu = Responsibility for certificate notary a binding agreement trading as a guarantee in kausa false

Tesis ini membahas mengenai berkaspengaduan nomor 03/Pts/MPW.JKT/I/2010 yaitu antara Ir.Soebagijo selaku pelapor melawan Notaris AM,SH selaku terlapor. Perkara bermula ketika Pelapor akan melakukan peminjaman uang kepada pihak ke-3. Pihak ke-3 meminta jaminan, yang akhirnya dijaminkan sebuah tanah dan bangunan di Jalan Sultan Hasanudin nomor 70, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44967

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irena Fatma Pratiwi, author

Akibat hukum pengangkatan anak dengan akta notaris ditinjau dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional: tinjauan akta pengangkatan anak Angeline = Legal cause due adoption deed judging from Islamic law, customary law, and national law: overview of Angeline's adoption act

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana prosedur pengangkatan anak di Indonesia, dan bagaimana jika prosedur tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan menganalisa lebih dalam Akta Pengangkatan Anak yang dibuat di hadapan Notaris, yaitu Akta Pengangkatan Angeline, seorang anak berusia 8 tahun yang pada tahun 2015 diduga dibunuh oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45466

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lokapita Gusthia, author

Peran majelis pengawas daerah notaris dalam pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris: studi kasus Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris nomor: 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013 = The role of notary local supervisor council in the implementation of article 66 of Law of Notarial Position: a case study of notary local supervision council's Decision No. 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013/Lokapita Gusthia

Tesis ini membahas mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35694

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian