Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 128 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author
Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Pembatalan Perkawinan serta Akibat yang Ditimbulkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan = Legal Position of Prenuptial Agreement Toward Annulment of Marriage Along with Its Cause According to Act Number 16 of 2019 Concerning Amendment to Act Number 1 of 1974 Concerning Marriage
Dengan adanya pembatalan perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia serta akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak dan pihak ketiga. Akibat pembatalan perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perjanjian perkawinan di antara para pihak dalam perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali adalah harta tetap menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Zahra Haqilla Bilqis, author
Akibat perceraian terhadap hak pemeliharaan anak dalam perkawinan campuran: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 804K/PDT/2016 = Child custody due to a divorce in mixed marriage: case study on the Supreme Court verdict number 804K/PDT/2016
Putusnya suatu perkawinan campuran karena perceraian dapat berakibat langsung terhadap berbagai aspek, salah satu yang paling terdampak adalah akibat perceraian terhadap anak, yaitu mengenai hak pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan campuran tidak dapat disamakan begitu saja dengan pemeliharaan anak dalam perkawinan pada umumnya. Terdapat beberapa hal yang perlu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Bimantara Wisnu Aji Mahendra, author
Hak Waris Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris Penggantian Tempat (Plaatsvervulling) terhadap Warisan Keluarga Ibu Ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 = Waris Rights of Outside Married Children as a Place Replacement (Plaatsvervulling) to The Mother Waris Family Reviewed based on The Act Number 1 of 1974 regarding Marriage and Indonesian Civil Code : Based on Supreme Court Decision Number 784 K/Pdt/2014
Hukum Kewarisan di Indonesia menjadi hal yang sering diperdebatkan, salah satunya mengenai hak waris bagi anak luar kawin. Mengenai hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 yakni seorang anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti mengajukan permohonan warisan yang di dapat oleh ibu nya yang sudah meninggal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizkya Fadhma, author
Analisis urgensi kartu nikah sebagai implikasi sistem informasi manajemen nikah (Simkah) dalam mekanisme pencatatan perkawinan = Analysis of urgency of kartu nikah as the implication of sistem informasi manajemen nikah (Simkah) in marriage registration mechanism
Pencatatan perkawinan dapat dikatakan sebagai tahapan penting dari peristiwa perkawinan. Dalam rangka peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan, Kementerian Agama meluncurkan mekanisme pencatatan dengan sistem informasi melalui aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) sebagai upaya untuk menyerderhanakan mekanisme pencatatan dan mengatasi pemalsuan-pemalsuan data yang kerap terjadi. Sebagai implikasinya, diterbitkan Kartu Nikah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Chantiqa Shakira Dewi, author
Aspek penawaran pembayaran tunai dalam lembaga konsinyasi dalam perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = The aspects of offering cash payments in consigment institutions in the accordance of Indonesian Civil Code and Act Number 2 of 2012 on land procurement for public development
Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Chyka Yustika Anggraini, author
Kelainan orientasi seksual sebagai alasan terjadinya salah sangka dalam permohonan pembatalan perkawinan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (analisis putusan nomor 1360 K/PDT/2021) = Sexual Disorientation as The Reason of Marriage Annulment Petition in The Perspective of Marriage Regulation Number 1 Year 1994 as amended with The First Amendment of Marriage Regulation Number 16 Year 2019 (Analysis of Verdict Number 1360 /K/Pdt/2012)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah mengatur mengenai Pembatalan Perkawinan dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Hal-hal yang diatur mengenai Pembatalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Atagoran, Teresa Catharina Boi, author
Perbandingan ketentuan pencabutan wali pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan = Comparison of revocation of guardian regulations in government regulation no. 29 of 2019 on conditions and procedures of appointment of guardian with law no. 1 of 1974 on marriage as replased with law no. 16 of 2019 on amandemen to the law no. 1 of 1974 on marriage
Wali sebagai pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak memiliki peran yang signifikan dalam tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Namun jika pada kenyataannya perwalian tidak berjalan sebagaimana mestinya, wali dapat dicabut oleh Pengadilan setempat. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pengertian dan pengaturan mengenai anak, perwalian, perbandingan pengaturan pencabutan perwalian antara Peraturan Pemerintah Nomor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Anindya Prasista, author
Analisis yuridis kontrak elektronik PT. Wework Services International dan perbandingan berdasarkan hukum Indonesia dan Malaysia = Juridical analysis of electronic contract of PT. Wework Services International and the comparisons based on Indonesian and Malaysian Law
Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia, dan teknologi informasi menuntut adanya kecepatan dan kemudahan dalam transaksi bisnis, sehingga berkembang pula hukum perjanjian. Kontrak yang semula hanya menggunakan kertas saat ini mulai tergantikan dengan kontrak elektronik. Adapun hadirnya kontrak elektronik tersebut mengakibatkan lahirnya perangkat hukum untuk melindungi transaksi bisnis yang dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Thesia, author
Implementasi Pemberlakuan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (PPJB) terhadap Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Peran Notaris sebagai Pejabat yang Berwenang Membuat Akta Autentik = The Implementation of Public Works and Public Housing Ministerial Regulation Number 11/PRT/M/2019 on House Sale and Purchase Agreement System towards Condominium Selling and The Authority of Notary Public as an Officer in Making Authentic Deed
Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, dimana rumah didefinisikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,  serta aset bagi pemiliknya. Pada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kamilia Nesvita, author
Peran balai harta peninggalan dalam pengurusan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) = The role of inherited property board in managing assets of absent person (afwezigheid)
Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig) melalui penetapan pengadilan, sebagaimana hal tersebut diatur ketentuannya dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>