Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query

Manullang, Poltak S. M., author

Perihal persyaratan pencalonan dan sistem pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden republik Indonesia berdasarkan Amamdemen ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar 1945: suatu tinjauan perbandingan tata negara

Depok: Universitas Indonesia, 2003

S25416

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sulistyowati, author

Implementasi pengawasan oleh panwaslu kecamatan pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 di daerah pemilihan Depok II, Kecamatan Cimanggis

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S25430

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarji, author

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perspektif hukum tata negara Republik Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S25473

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Safrizal Arifin, author

Eksistensi dan prospek utusan golongan dalam majelis permusyawaratan rakyat ditinjau dari sudut hukum tata negara

Depok: Universitas Indonesia, 2000

S25507

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Nugroho Wicaksono, author

Pengawasan dalam penciptaan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil

Skripsi ini membahas tentang perbandingan Lembaga Pengawas Pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif pada umumnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis/empiris dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umum nya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007...

2009

S25499

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sitorus, Maringan S., author

Hubungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perspektif hukum tata negara

Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang menimbulkan ketakutan tersendiri dalam masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak perempuan, sebab golongan perempuan dan anak perempuan ini yang kerap menjadi korban perkosaan. Hal ini dikarenakan posisi mereka yang lemah dan subordinat. Meski pelaku tindak pidana perkosaan diancam dengan pidana berat, namun fenomena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S25443

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arifuddin, author

Telaah kritis kedudukan dewan perwakilan daerah dalam hal pembentukan anggaran pendapatan dan belanja negara dikaitkan dengan aspirasi keuangan daerah

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1935

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Indra Fajrul Falah, author

Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada sehubungan dengan penentuan legal standing bakal pasangan calon : studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 197-197-198/PHPU.D-VIII/2010

Skripsi ini membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan Pemilukada berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. Namun MK melaksanakannya tidak mendasarkan pada UU. Skripsi ini mengambil studi kasus putusan MK atas perselisihan Pemilukada di Kota Jayapura. Permasalahannya bagaimana MK menjalankan kewenangan memutus perselisihan Pemilukada dan apakah bakal pasangan calon dapat diterima...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1942

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Tig Eri Prabowo, author

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang menurut Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 = The function of the House of Representatives as an institution to create regulations according to UUD 1945 Article 20 (1)

Skripsi ini membahas kedudukan dan fungsi DPR serta perbandingannya dengan DPD dan Presiden, dalam pembentukan undang-undang menurut UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif menggunakan studi kepustakaan eksploratoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi Presiden berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam lembaga perwakilan Indonesia yang memiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44781

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tengku Abdurrahman, author

Kedudukan dan peranan Panitia Khusus Angket pengusutan kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari sudut hukum tata negara

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25495

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian