Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wilyanto, author
Tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan hak mewaris = Notary’s Responsibility Of Making Identification Paper For Inheriting Legacy
Salah satu tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris adalah Surat Keterangan Hak Mewaris. Surat Keterangan Hak Mewaris diperlukan oleh ahli waris untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Salah satu pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris adalah Notaris (vide Peraturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37000
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Wilyanto, author
Tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan hak mewaris = Notary’s Responsibility Of Making Identification Paper For Inheriting Legacy
Salah satu tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris adalah Surat Keterangan Hak Mewaris. Surat Keterangan Hak Mewaris diperlukan oleh ahli waris untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Salah satu pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris adalah Notaris (vide Peraturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37000
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Nofianti, author
Penerapan kewenangan majelis pengawas daerah MD) dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di wilayahnya (studi kasus pada MPD Kabupaten Pandelang dan lebak propinsi Banten
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan lembaga pengawas yang berada paling depan dengan salah satu tugas dan kewenangannya melakukan pemeriksaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36965
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Risty Rachmonicha, author
Pembatalan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah atas Tanah dan Legitieme Portie dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/PDT/2021 = Cancellation of Deed of Agreement (Obligations) on Land Grants and Legitieme Portie in Supreme Court Decision Number 2892 K/PDT/2021
Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dari pemberi hibah semasa hidupnya berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata. Hibah dengan objek berupa tanah wajib dibuat dengan akta autentik berupa akta hibah dalam bentuk khusus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemberian hibah dapat meninggalkan sengketa apabila melanggar batasan mengenai legitieme portie. Dalam Putusan MA No....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ridzwan Alamsyah, author
Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris terhadap Pembuatan Akta Wasiat yang Obyeknya Merupakan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mdn) = Unlawful Acts by Notaries Against the Making of Will Grant Deeds Whose Object Is Joint Property (Medan District Court Study Number 43/Pdt.G/2020/PN Mdn)
Akta Wasiat merupakan kehendak terakhir dari Pewasiat untuk memberikan harta peninggalannya kepada seseorang yang ditunjuk dalam akta tersebut yang dilakukan setelah Pewasiat meninggal dunia. Pembuatan Akta Wasiat dilakukan di hadapan Notaris dan dihadiri saksi-saksi serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Permasalahannya adalah bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap Kesalahan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kathryn Eliseba Suyanto, author
Akibat Hukum Peralihan Hak Melalui Jual Beli Terhadap Objek Hibah Wasiat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 Pk/Pdt/2017) = Legal Consequences of Transfer of Rights through Sale and Purchase of Bequest Grant Objects (Case Study of Supreme Court Number 561 Pk/Pdt/2017)
Penelitian ini membahas mengenai adanya kekeliruan penerapan hukum hibah wasiat dalam putusan pengadilan. Hal ini mengakibatkan perbedaan pandangan diantara majelis hakim di berbagai tingkat pengadilan mengenai keabsahan akta wasiat. Pewaris dalam kasus ini menghibahwasiatkan harta kekayaannya dalam akta wasiat dengan memberikan sertipikat hak milik objek wasiat kepada penerima hibah wasiat....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tifany Dwi Aprima, author
Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Alas Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kekuatan Pembuktiannya Terkait Masalah Tumpang Tindih Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung 591 K/PDT/2021) = Certificate of Compensation (SKGR) as a basis for ownership of land rights and the strength of evidence related to land overlapping issues (Analysis of Supreme Court Decision 591 K/PDT/2021)
Bukti kepemilikan dari suatu Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Badan Perorangan maupun Badan Hukum umumnya berupa sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) setempat. Sertipikat merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Katrine Novia, author
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemecahan Sertipikat Hak Milik Yang Dilanjutkan Dengan Akta Pembagian Hak Bersama Dan Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020) = Responsibilities of Land Deeds Officials in the Process of Splitting Freehold Title which are followed by Deeds of Sharing of Shared Rights and Deeds of Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020)
PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah. PPAT juga harus bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya, yaitu salah satunya Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli. Salah satu permasalahan yang ditemui terdapat dalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Isnanza Zulkarnaini, author
Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Pembatalan Akta Wasiat Oleh Pengadilan Yang Merugikan Ahli Warisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor.52/PDT.G/2020/PN BGR) = Notary Liability for the Cancellation of the Will Deed by the Court to the Detriment of Heirs (Case Study of Court Decision Number 52/PDT. G/2020/PN BGR)
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan wasiat yang merugikan ahli waris dan akibat hukumnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor. Pewarisan dapat diberikan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara ab instetato dan testamentair. Pewarisan secara testamentair yaitu warisan yang diberikan berdasarkan wasiat, khususnya kepada...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ghina Faadhilah, author
Kedudukan Anak Luar Kawin Dan Anak Angkat Pada Golongan Tionghoa Dalam Keterangan Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 708/PK/Pdt/2020) = The Position Of Illegitimate Children In The Chinese Community In Inheritance Deed/Letters (Study Of The Supreme Court Decision Number 708/Pk/Pdt/2020)
Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk golongan Tionghoa adalah dokumen resmi yang menyatakan siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik di antara ahli waris mengenai pembagian harta warisan. Kasus...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>