Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Aziz Fauzi, author

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang = Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 through the Interpretation of the Constitutional Court in Judicial Review

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari pengujian suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Alif Nurbani, author

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia = Analysis of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018 Regarding the Nomination of Members of Regional Representative Council in Indonesia

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018 terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, serta urgensi keanggotaan DPD RI yang berasal dari unsur partai politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Temuan pada penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Levy Maulana Muhammad, author

Peran Notaris terhadap Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang Menimbulkan Sengketa Pertanahan pada Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg) = The Role of a Notary in Making a Deed of Release of Land Rights that Created a Land Dispute in Development Activities for the Public Interest in Serang Regency (Study of Serang District Court's Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg)

Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoga Dwi Ardianzah, author

Eksekusi Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung dalam Perspektif Kepastian Hukum = Execution of the Supreme Court's Judicial Review Decision in the Perspective of Legal Certainty

Penelitian ini fokus terhadap Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (judicial review on the legality of regulation). Asas Contrarius Actus digunakan dalam pola putusan judicial review di Mahkamah Agung, sesuai dengan PERMA No 01 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat (2) memiliki jangka waktu 90 hari dari putusan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Riyan Rizki, author

Penghapusan Pemanggilan Paksa DPR RI Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018) = The abolition of the Forced Summons of DPR RI in Law Number 2 of 2018 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, and the Regional People's Representative Council (Study of Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018)

Pemanggilan paksa merupakan mekanisme untuk memanggil seseorang dalam rangka meminta keterangannya terkait suatu permasalahan tertentu, ketentuan terkait pemanggilan paksa umumnya digunakan dalam ranah penegakan hukum. Ketentuan mengenai penggunaan pemanggilan paksa dalam meminta keterangan selain dalam ranah penegakan hukum juga digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diatur dalam UU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Ziadatur Rizqi, author

Judicial Restraint dan Judicial Activism dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum = Judicial Restraint and Judicial Activism in Dispute Settlement of General Election Results

Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian