Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query

Mahanitet Serly Grace, author

Analisis yuridis keterlambatan penyerahan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang berakibat pada keterlambatan narapidana

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22527

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Jonathan, author

Mekanisme pengembalian aset rezim anti pencucian uang di Indonesia (Studi kasus: BNP Paribas)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22396

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Agus Pratiwi, author

Kebijakan penuntutan tindak pidana makar dan terorisme pada masa darurat militer di Aceh berdasarkan KEPPreS No. 28 tahun 2003 (analisis perkara Sofyan bin Ibrahim Tiba berdasarkan putusan PN Banda Aceh No. 138/PID/B/2003/PN-BNA tgl 21 Oktober 2003)

Alasan pemberlakuan status darurat militer di Aceh berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 2003 adalah tidak terhentinya niat dan tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI, serta semakin meningkatnya tindakan kekerasan bersenjata yang kian mengarah pada tindakan terorisme. Secara historis, tumbuhnya separatisme dan kekerasan bersenjata terdiri dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22112

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Lisa Diana, author

Pencekalan dalam perkara koneksitas (studi kasus tindak pidana korupsi Ginanjar Kartasasmita)

Pencegahan menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia. Jaksa Agung berwenang untuk mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Evi Anastasia, author

Penghentian penyidikan berdasarkan asas oportunitas oleh jaksa agung

Skripsi ini membahas mengenai penghentian penyidikan berdasarkan asas oportunitas oleh Jaksa Agung. Penyidikan merupakan tahap yang penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keberhasilan penyidikan menentukan keberhasilan penuntutan dan sebaliknya penyidikan yang gagal akan membuat penuntutan menjadi gagal. Instansi penyidik dan penuntut mempunyai hubungan koordinasi fungsional dalam menyelesaikan perkara pidana. Mereka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22553

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Christy Natalia, author

Pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU no. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU no. 15 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang : studi kasus pendanaan terorisme dengan terdakwa ainul Bahri als Abu Dujada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Skripsi ini membahas pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2003 menyebabkan kegiatan pendanaan terorisme dipersamakan dengan kegiatan pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan financing terrorism reverse money laundering. Dalam praktek, pengaturan pendanaan terorisme dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [2009;2009, 2009]

S22558

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Matondang, Erwin, author

Penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk terminologi kekayaan negara hubungannya dengan pembuktian dan hasil eksekusi tindak pidana korupsi : studi kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia = Application of the principle of De Autonomie Van Het Strafrecht materiale for the terminology of the state assets in connection with authentication and the execution of corruption : case study PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk kekayaan negara. Karena terminologi mengenai kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan memiliki arti yang berbeda khususnya kekayaan di BUMN, pembahasan ini harus didukung dengan Asas Systematishe Specialiteit untuk menentukan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku di...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S306

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Fajar Herbudi Arifianto, author

Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Pada UU 8 Tahun 1981 (Studi Kasus Put MA No 109 PK/Pid/2007)

Salah satu fungsi hukum adalah menegakkan dan menemukan kebenaran. Dalam menegakkan dan menemukan kebenaran tersebut di bentuklah apa yang dinamakan hukum. Hukum adalah aturan ciptaan manusia untuk menjaga agar masyarakat dapat hidup tertib dan nyaman. Hukum dalam perkembangannya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam mewujudkan kepastian hukum, hukum oleh...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Robie Aryawan Haris, author

Mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi sebagai proses perlindungan hak bagi penerima gratifikasi

Pembalikan beban pembuktian merupakan beban pembuktian yang dengan adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak tidak lagi diletakkan pada diri penuntut umum, namun terletak pada terdakwa. Pembalikan beban pembuktian digunakan untuk pembuktian pada delik gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas dan diberikan di dalam maupun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rifanni Sari, author

Hak gugat oleh pemerintah (representative standing) dalam kejahatan lingkungan (studi kasus PT. Newmont Minahasa Raya)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22612

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian