Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query

Ahmad Radinal, author

Kedudukan saksi dalam persidangan perkara pidana di Indonesia tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 = Witness evidence in Indonesian criminal trial, law analysis on Indonesian Constitutional Court decision number 65/PUU-VIII/2010

Ketentuan mengenai saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bertentangan dengan Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42816

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Adhiem Widigdo, author

Kedudukan document examiner independen dalam KUHAP studi kasus putusan nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG = Independent document examiner position in the Indonesia criminal procedure code case study of court decision number 63/Pid.B/2011/PN.SRG

Skripsi ini membahas mengenai kedudukan ahli yang termasuk salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP belum sepenuhnya diatur mengenai ahli dari pihak non aparat penegak hukum. Hal tersebut tentunya kontradiksi dengan tujuan mencapai kebenaran materiil dalam hukum acara pidana itu sendiri, meskipun secara tidak spesifik KUHAP mengakui eksistensi ahli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43442

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sianturi, Roberto Bosta, author

Kewenangan penyidik polri dan jaksa penuntut umum dalam kuhap ditinjau dari check and balance system studi kasus putusan nomor: 219/PID/B/2012/PN JKT PST atas nama terdakwa Hasan Basri = Check and balance system between national police investigator and public prosecutor authority in accordance with criminal law procedure case study of court decision 219/PID/B/2012/PN JKT PST on behalf of Hasan Basri

Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, pengaturan sistem koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut umum dalam KUHAP. Kedua, mengenai penerapan sistem koordinasi check and balance dalam kasus korban salah tangkap. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinasi perseimbangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57392

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspita Rani, author

Kedudukan Advokat Sebagai Officium Nobile Dalam Rezim Anti Pencucian Uang (Studi Kasus: Akun Twitter Milik Denny Indrayana) = The Position of Advocate as Officium Nobile on The Anti-Money Laundering Regime (Case Study: Twitter Account Belongs To Denny Indrayana)

Dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile (jabatan yang mulia), seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum bagi orang yang memerlukan, termasuk menjadi penasihat hukum bagi terdakwa pencucian uang. Disamping itu, sebagai imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat yang bersangkutan berhak untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46231

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ivan Dwi Anugrah, author

Kedudukan psikiatri forensik dalam pelaksanaan pasal 31 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia = Forensic psychiatry standing in the implementation of article 31 of law number 16 of 2004 about the attorney of the Republic of Indonesia

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat berkaitan dengan psikiatri forensik. Skripsi ini akan membahas mengenai apa saja kewenangan-kewenangan tersebut berikut kedudukan psikiatri forensik dalam kewenangan-kewenangan tersebut serta pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut secara kelembagaan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sudut pandang yang diambil dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S68331

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Imam Muhasan, author

Proses penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perpajakan dalam rezim self assessment oleh direktorat jenderal pajak; study kasus perkara pajak Asian Agri Group tinjauan atas penerapan prinsip equality of arms dan checks an = Process of law enforcement for crime field of taxation in self assessment regime by the directorate general of taxation case; study Asian Agri Group tax case review of the application of principle of equality of arms and the checks and balances

Proses penegakan hukum pada dasarnya merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Proses penegakan hukum meliputi tindakan prefentif dan tindakan represif. Dalam skripsi ini, pembahasan dilakukan terhadap proses penegakan hukum dalam arti tindakan represif, yaitu proses penindakan terhadap para pelanggar hukum, dalam hal ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54422

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian