Hasil Pencarian

Ditemukan 73 dokumen yang sesuai dengan query

Titik Daryani, author

Perwujudan hak asasi manusia dalam pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa menurut KUHAP dalam konteks negara hukum (studi tentang perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan di rutan Salemba dalam perspektif hukum tata negara) / Titik Daryani

ABSTRAK
Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat...

2005

T36940

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sintha Cattleya, author

Kajian Terhadap Birokrasi Pendidikan dalam Rangka Implementasi Pasal 31 UUD 1945 Program Wajib Belajar di Jakarta

Sintha Cattleya; 6504000637; Kajian Terhadap Birokrasi Pendidikan Dalam Rangka Implementasi Pasal 31 UUD 1945: Program Wajib Belajar Di Jakarta, tesis, 151 halaman, Konsentrasi Hukum Dan Kehidupan Kenegaraan, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2005. Program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984 masih sangat dirasakan kurang berhasil, mengingat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T36604

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fitriani Ahlan Sjarif, author

Pengawasan peraturan daerah dalam kerangka negara kesatuan (tinjauan historis dan perbandingan menurut UU No.5 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004)

ABSTRAK
Pada negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh pemerintahan. Namun dimungkinkan adanya penyerahan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah dengan pembagian kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan eksekutif kepada daerah menjadikan pemerintah daerah mendapatkan kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat di teritori kewenangannya. Namun penyerahan tersebut tidak berarti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur tanpa koordinasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah secara sekeluruhan....

2005

T37763

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audy Murfi MZ, author

Konsekuensi Indonesia Meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Khususnya Pasal 9 Tentang Perlindungan Hak Atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi Terhadap KUHAP dan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 / Audy Murfi MZ

2005

T36566

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wulan Pratiwi, author

Pengaruh kapasitas sumber daya aparatur birokrasi terhadap peningkatan pelayanan publik di era Otonomi Daerah (sebuah kajian terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negari sipil tahun 2005 - 2009) / Wulan Pratiwi

2007

T37048

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Karna Wijaya, author

Hak sipil dan politik di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru 1971 - 1998

2007

T37615

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suartini, author

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sebagai kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan (Suatu kajian terhadap implementasi Pasal 31 UUD 1945) / Suartini

ABSTRAK
Pogram wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu program yang mendukung jalannya pembangunan dalam bidang pendidikan,yang mana kontribusi yang amat sangat besar dalam pembangunan bangsa adalah pendidikan.Berbagai negara di dunia ikut melaksanakan program pendidikan dasar sebagai upaya dari pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan.Pendidikan adalah salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Alinea keempat pembukaan...

2007

T36841

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhatun Kuswandari, author

Analisis yuridis pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil menurut perspektif hukum kepegawaian Indonesia / Dhatun Kuswandari

2008

T37130

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Santi Hapsari Dewi A., author

Netralitas pegawai negeri sipil guna mewujudkan good governance di dalam negara hukum Indonesia

ABSTRAK
Netralitas adalah suatu keadaan tidak memihak; netral. Dalam memberikan pelayanannya, birokrasi harus mengutamakan profesionalisme, tidak membedakan berdasarkan kepentingan politik maupun golongan masyarakat yang dilayaninya. Netralitas Pegawai Negeri Sipil adalah mutlak diperlukan mengingat tugas dan kedudukan PNS sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan pelayan publik. Sebagai upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan,...

2008

T37161

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Syamsul Hadi, author

Pengaturan dalam penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum milik negara suatu kajian teori perundang-undangan

2008

T37155

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian