Ditemukan 71 dokumen yang sesuai dengan query
Makhfud, author
2008
T37140
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sirmu, author
ABSTRAK
Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Umat Islam berkaitan dengan harta dan penghasilan terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Sebagai warga negara Indonesia umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undangundang yang mewajibkan itu.
Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang ini, terdapat beberapa...
2007
T18470
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lilipaly, Nicholas A., author
ABSTRAK
Hukum tertulis berupa peraturan perundangan-undangan dibentuk oleh Pemerintah RI untuk menjamin kepentingan umum di sektor kehutanan berupa kewajiban hukum bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan negara sebagai sumber penerimaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (keuangan publik). Apabila dalam pelaksanaannya, orang tersebut tidak melakukan kewajiban hukum...
2007
T19603
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Heru Susanto, author
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang diberi tugas mengelola penerimaan negara dari sektor pajak, Penerimaan negara perlu dikelola secara bijak dan adil. Hal itu berarti, pajak seyogyanya tidak terlalu membebani Pembayar Pajak, Di lain pihak, pengeluaran negara yang tercermin dalam APBN semakin lama semakin besar. Oleh karena itu perlu...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19672
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yuana Berliyanti, author
Kasus Bank Bali merupakan contoh nyata untuk melihat apakah hukum akan selalu ditaklukan oleh kekuasaan. Sejak awal terbongkarnya kasus Bank Bali terungkap fakta-fakta yang mengarah bahwa kasus Bank Bali adalah bukan masalah bisnis dan teknis perbankan semata akan tetapi sangat bernuansa politis. Terdapat indikasi dibalik Perjanjian Cessie yang tidak wajar...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19903
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Risna Ismail Suny, author
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dengan posisi yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berfungsi melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara teoritis Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawdl konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19665
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alfin Sulaiman, author
Definisi menyangkut keuangan negara ternyata masih menuai polemik sampai saat ini. Khususnya menyangkut keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian undang-undang mengatur bahwa keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, adalah...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19667
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohammad Ryan Bakry, author
Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27944
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Siregar, Muhajir, author
Fokus penelitian ini adalah penyusunan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dalam sejarah Indonesia, dengan tujuan untuk mencari dan menemukan relevansi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengundang perubahan setelah UUD 1945, sebagian besar khusus peraturan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis observasional yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis serta diperkuat...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Rudy Hertanto, author
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI Jakarta secara khusus diatur dalam pasal 227 yang terdiri atas 3 ayat, ayat (1) menyatakan bahwa khusus Untuk provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya Sebagai Ibukota Negara RI diatur dengan UU tersendiri.Berkaitan dengan titik berat otonomi pasal (2) menyebut Secara tegas bahwa DKI...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37120
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
