Ditemukan 342 dokumen yang sesuai dengan query
Sitorus, Herwikson, author
Salah satu kewajiban Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu wajib menyimpan dokumen untuk mendukung bahwa transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kewajiban membuat dokumen diatur dalam PMK 213/2016. Dalam menerapkan prinsip tersebut, Wajib Pajak wajib mendokumentasikan setiap langkah-langkah untuk menentukan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ryan Kurniawan, author
Salah satu bentuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional khususnya yang berbentuk subsidiary company adalah dengan transfer pricing melalui skema cash pooling. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan skema cash pooling yang dilakukan oleh subsidiary company di Indonesia dan permasalahan yang timbul dari penerapan skema tersebut. Metode penelitian yang digunakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S57600
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahmah Juliasari, author
[Kabupaten Lamongan saat ini berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus KEK kawasan kemaritiman industri perkapalan. Penunjukkan tersebut didorong oleh faktor faktor yang mendukung perkembangan industri galangan kapal di Kabupaten Lamongan. Skripsi ini akan berfokus kepada kebijakan pajak yang berlaku pada industri galangan kapal khususnya di Kabupaten Lamongan dan akan melakukan analisis...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61364
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Emy Chusnul Chotimah, author
[Barang hasil pertanian terutama kelapa sawit yang rata rata pertumbuhannya besar diberikan fasilitas dibebaskan PPN namun dalam implementasinya merugikan industri kelapa sawit sehingga dilakukan uji materi atas PP Nomor 31 Tahun 2007. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menganalisis dasar pertimbangan dari pembuat kebijakan pihak yang mengajukan uji materi dan pihak...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61362
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arisca Citra, author
Produsen emas batangan merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan emas batangan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam PMK 107/PMK.010/2015. Penelitian ini menganalisis permasalahan proses formulasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S61666
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Kartika Sukmatullahi Hasanah, author
Nama Kendaraan Bermotor diindikasikan tidak berhasil karena syarat berbadan hukum yang ditetapkan untuk memperoleh manfaat insentif, pada November 2015 baru 1% pemilik angkutan umum yang memanfaatkan insentif tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan implementasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. Penelitian ini...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62372
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Asa Akmelia, author
Indonesia memeringkati peringkat ke-3 untuk AKI dan urutan ke-2 untuk AKB di Asia Tenggara. Namun persiapan masa prekonsepsi calon pengantin yang baik dapat mengurangi jumlah ini. Persiapan fisik merupakan bagian persiapan yang dilakukan calon pengantin dalam menyambut hari pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Salah satu kegiatan persiapan adalah manajemen berat...
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Catur Kartika Pratiwi, author
Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rafli Amri, author
Kebijakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai memberikan tanggung jawab kepada pembeli untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga kewajiban PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi yang dilakukan kepada Rumah Sakit Pemerintah, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang mana...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasiholan, Timotius Bona, author
Kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai dampak pandemi COVID-19 di Kota Bogor, berupa pengurangan tarif PBB-P2 pada SPPT PBB-P2 tahun 2020, yang memiliki tujuan untuk membantu wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor, dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta untuk mengisi kas daerah Kota Bogor, pada masa pandemi...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
