Hasil Pencarian

Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query

Mira Ayu Raditya, author

Kajian lembaga jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia dalam perjanjian pemberian pinjaman untuk pembiayaan kredit

Untuk mempermudah pengadaan perumahan bagi seluruh rakyat, pemerintah membentuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) bernama PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) berdasarkan Perpres No. 19 tahun 2005 sebagai wadah dalam rangka menghimpun dana untuk sektor perumahan. Kegiatan utama PT. SMF meliputi, penyaluran pinjaman jangka menengah/panjang bagi Penerbit KPR dan Program...

2009

T26016

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Vonny Rahayu Pawaka, author

Permasalahan hukum dalam penggunaan surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27656

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Lucky Ariansa, author

Studi komparatif hukum tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Tesis ini membahas pengertian dan aspek hukum dari pencabutan hak atas tanah bagi pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui hak menguasai negara. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan Proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26161

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hamonangan, Yoshua, author

Kepastian hukum pencatatan blokir bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal jangka waktu dan notifikasi = Legal certainty on frozen certificate record for holders of certificates of land rights in terms of time period and notification

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam...

Depok: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pandiangan, Roni, author

Perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur separatis pemegang hak tanggung jawab dalam kepailitan debitur

Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang...

Jakarta: Fakultas Hukum, 2008

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sriwati, author

Tinjauan tentang perlindungan hukum yang diberikan peraturan presiden nomor 36 Tahun 2005 jo peraturan presiden nomor 65 Tahun 2006 kepada pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah = Overview the legal protection provided presidential regulation number 36 of 2005 amended by presidential regulation number 65 of 2006 to the land owners who affected by land acquisition

Pada asasnya apabila penguasa ataupun pengusaha /kalangan bisnis memerlukan tanah untuk keperluan apapun, maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan harus melalui musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28607

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ariani Nastya Mahanani, author

Peranan hak guna usaha di Sektor Perkebunan dalam rangka menunjang perekonomian = Role of right of exploitation in plantation sector in the framework of supporting the economics

Tanah mempunyai fungsi penting bagi eksistensi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan tanah merupakan media kehidupan dimana manusia beserta seluruh unsur penunjang kehidupan manusia (makhluk hidup selain manusia, serta unsur-unsur lain yang bersifat material) bernaung. Meski berfungsi sebagai media penyangga kehidupan manusia, namun secara kuantitas maupun kualitas keberadaan tanah tersebut tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28670

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Savira, author

Pembatalan sertipikat ganda pada hak atas tanah :Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No:56PK/TUN/2007)

Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena timbulnya sertipikat ganda pada obyek tanah yang sama. Permasalahan disini adalah faktor-faktor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28375

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Himmah Radiatur Rububiyah, author

Analisis yuridis terhadap sertifikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda pada satu kelurahan (Studi pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Sertipikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Salinan buku tanah mengurai mengenai data yuridis, sedangkan surat ukur menguraikan mengenai data fisik. Untuk jenis hak pada tiap-tiap bidang tanah di dalam satu kelurahan akan diberikan satu nomor hak dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27394

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yunia Rilia Sari, author

Analisis Pembatalan 31 Sertipikat Hak Milik Nomor M.10036/S.I s/d M.10051/S.I,dst di Desa Sukarame Bandar Lampung. (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 06.PK/TUN/2007 Tanggal 21 Februari 2008). = Analysis of Cancellation of 31 Property Rights Certificates Number M.10036/SI s/d M.10051/SI, etc. in the Sukarame District Bandar Lampung. (Study Case: The Reconsideration Verdict Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 06.PK/TUN/2007 On 21 February 2008)

Tesis ini membahas mengenai realitas sistem Hukum Pendaftaran Tanah dimana sertipikat yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat untuk kepentingan pemegang hak tanah ternyata masih terdapat potensi dipermasalahkan. Tujuan diterbitkannya sertipikat tanah adalah sebagai salinan dari buku tanah dan berlaku sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tesis ini membahas pula...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31869

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian