Hasil Pencarian

Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query

Abdul Rahman Hamid, author

Relevansi Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Kondisi Indonesia Saat Ini: (Suatu Perspektif Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007)

Tesis ini membahas tentang upaya pemerintah untuk mencegah seseorang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960, apakah UU No. 56 Prp Tahun 1960 masih relevan diterapkan pada saat ini, dan bagaimana seharusya penerapan hukum pertanahan tentang penetapan luas tanah pertanian agar dapat menciptakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24285

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Elina Kartini, author

Akibat hukum tidak dilakukannya pendaftaran jual beli (Analisis Kasus akta jual beli No. 499/13/Cipondoh/JB/1987)

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T37277

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mutiara Hafidzah, author

Kepastian hukum gereja sebagai penerima hibah hak atas tanah yang peruntukannya bukan sebagai rumah ibadah = Legal certainty of church as grantee of the rights of lands which is not used for place of worship

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62714

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Avie Sekar Lantri Lestari, author

Permasalahan hukum upaya pengalihan hak atas rumah negara bagi pensiunan pegawai negeri sipil : studi kasus Putusan PTUN nomor: 173/G/2008/PTUN.JKT = Legal issue of transfer of right over official residence for retired civil servant: case study No. 173/G/2008/PTUN.JKT

ABSTRAK
Skripsi ini memfokuskan penelitian pada persoalan hukum pemenuhan hak Pensiunan untuk melakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara oleh Instansi pemilik barang. Persoalan pemenuhan hak pengalihan rumah negara tersebut salah satunya ditunjukkan dalam kasus rumah negara ?Komplek Pajak Kemanggisan? pada Putusan PTUN No. 173/G/2008/PTUN.JKT. Persoalan tersebut disebabkan oleh ketidakpatuhan Instansi pemilik barang dalam melaksanakan kewajiban menetapkan...

2016

S64363

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahresha Muchtar, author

Perlindungan hukum atas aset tetap BUMN sehubungan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 (analisa terhadap kasus PT. Agra Citra Kharisma (PT ACK VS PT. Kereta Api Indonesia Persero di pengadilan negeri (PN) Medan = Legal protection of state owned enterprises fixed assets in connection with the constitutional court decision number 62 puu xi 2013 analysis of pt agra citra kharisma pt ack vs pt kereta api indonesia persero case in medan district court

Perlindungan hukum atas aset tetap BUMN merupakan suatu hal yang penting bagi BUMN, Perlindungan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, maka terhadap aset tetap BUMN akan berlaku ketentuan-ketentuan yang juga berlaku bagi aset Negara lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46479

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Radityas Megha Widyadari, author

Surat izin penghunian rumah negara golongan ll dan rumah negara golongan lll dalam kaitannya dengan prosedur kepemilikan menurut peraturan perundang-undangan = Residential permit of state housing class ll and state housing class lll in accordance with regulation of acquiring ownership title / Radityas Megha Widyadari

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk pemberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI bekerja untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah...

2016

T45832

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhimas Nugroho Priyosukamto, author

Legalitas perjanjian pinjam nama (nominee agreement) oleh hadan Hukum = Legality of nominee agreement by a legal entity

ABSTRACT
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang terkait...

2017

S68156

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ajrina Febiani, author

Konsep daluwarsa atas tanah dan bangunan: tinjauan terhadap putusan-putusan pengadilan = Expiration concept on land and building: review of the court decision

ABSTRAK
Daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam KUHPerdata, namun dengan dikeluarkannya UUPA, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata yang dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu dalam skripsi...

2017

S68146

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutagalung, Anton

Pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah dalam aspek hukum tanah dan lingkungan

ABSTRAK
Pertumbuhan pembangunan gedung-gedung bertingkat di kota-kota besar seperti DKI Jakarta menimbulkan berbagai implikasi khususnya di bidang hukum pertanahan dan lingkungan. Di bidang hukum tanah timbul persoalan karena pembangunan gedung-gedung bertingkat tidak hanya di permukaan saja melainkan ke dalam tubuh bumi yang lazim disebut ruang bawah tanah. Masalah hukum yang timbul...

2007

T19593

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Suzi Tanzino, author

Tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dan pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam transaksi pre-project selling = The responsibility of a notary in ensuring the validity of a conditional sale and purchase agreement and the grant of the power of attorney to create encumbrance (surat kuasa membebankan hak tanggungan / SKMHT) in pre project selling transactions

Tingginya kebutuhan perumahan di Indonesia telah mendorong maraknya pemasaran rumah oleh pengembang sebelum rumah dibangun pre-project selling. Seiring dengan hal itu keluhan terkait dengan transaksi jual beli rumah dengan pengembang bermunculan, dalam beberapa kasus melibatkan notaris karena tidak teliti atau melakukan kelalaian dalam pembuatan akta. Tidak jarang ketidaktelitian atau kelalaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47190

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian