Ditemukan 138 dokumen yang sesuai dengan query
Ilham Panunggal Jati Darwin, author
Sudah menjadi rahasia umum jika banyak lembaga pemasyarakatan di tanah air yang sudah kelebihan jumlah penghuni atau kelebihan daya tampung (overcrowded), lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak telah menjadi permasalahan yang kian berlarut-larut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimanakah, model keterlibatan, serta peluang swastanisasi Lapas untuk menekan overcrowded di Indonesia. Penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Selviria, author
Satu di antara tujuan sistem peradilan pidana ialah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan serta menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat dapat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Berbicara mengenai keadilan, maka akan ada kaitannya pula dengan hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, hak asasi manusia memiliki...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Iftar Aryaputra, author
Gagasan tentang permaafan hakim dalam RKUHP tidak bisa dilepaskan dari kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP. Sistem pemidanaan dalam KUHP mensyaratkan bahwa pidana akan dijatuhkan apabila terpenuhi syarat "perbuatan" dan "kesalahan". Dengan hanya bertumpu pada dua syarat tersebut, maka pemidanaan dalam KUHP dirasakan sangat kaku, akibatnya adalah banyak kasus-kasus kecil yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33740
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nofita Dwi Wahyuni, author
Restorative Justice sebagai tujuan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat menerapkannya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tujuan sanksi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan, keharmonisan dan kerukunan pihak yang berkonflik. Penerapan restorative justice sebagai tujuan pemidanaan dalam putusan pengadilan, menyelesaikan konflik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32519
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ario Wahyu Hapsoro, author
Tesis ini membahas mengenai hadirnya KPK sebagai lembaga negara independen anti korupsi yang mempunyai kewenangan penuntutan. Kewenangan yang selama ini telah menjadi domain institusi Kejaksaan dengan asas universal bahwa Kejaksaan sebagai dominis litis dalam bidang penuntutan dan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi kewenangan penuntutan tersebut. Secara institusional atau kelembagaan terjadilah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36003
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tri Susanti, author
Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30698
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Defid Tri Rizky, author
Sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan suatu penyimpangan tentang sistem pembebanan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan sistem pembalikan beban pembuktian ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh penegak hukum.
Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga permasalahan yang dikaji yaitu :...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30695
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Muhammad Rizky Pratama Saputra, author
Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69366
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ronny Oktahandika, author
Perkembangan Ekonomi di Indonesia mendorong timbulnya permasalahan baru dalam jaminan fidusia seperti munculnya hak-hak baru dan modus-modus baru kejahatan dalam Jaminan Fidusia. Dalam beberapa putusan pengadilan, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP daripada menggunakan Pasal 35 atau Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, author
Tesis ini membahas mengenai pidana penjara yang dilaksanakan di rumah tahanan yang seharusnya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Hal mengenai tempat pelaksanaan pidana sebenarnya sudah diatur dengan cukup baik dalam beberapa peraturan di Indonesia salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan jika lembaga pemasyarakatan adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
