Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query
Camilla Elysia, author
Skripsi ini membahas pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan uji materiil Undang-Undang No. 12...
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bekti Farahtika Sari, author
Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta autentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Sebelum dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Ghinaa S. Putri, author
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah (PPAT) akta pemberian hak tanggungan (APHT) kepada pembeli terakhir/ pembeli yang beritikad baik (pembeli) dan perlindungan terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli tersebut. Tujuan pertanggungjawaban PPAT dan perlindungan kepada pembeli adalah memberikan analisis terkait permasalahan pertanggungjawaban dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dindira Biliyanda, author
Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak pernah dibuat oleh salah satu pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata berakibat hukum pada perjanjian tersebut. PPJB yang tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian yaitu akta tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan di kemudian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ripandi, author
Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bersikap profesional dan menjunjung tinggi kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat beberapa perkara pidana Notaris sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan, yang berakhir dengan putusan lepas dari tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Notaris bukan merupakan perbuatan pidana, berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Christy Monaita Martanti, author
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Marvin, author
Praktik yang sedang marak terjadi adalah kehadiran penghadap palsu yang didukung dengan dokumen palsu sebagai dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel., di mana dalam putusan tersebut Notaris memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus terkait penghadap palsu dan dokumen...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ananda Muhammad Risqullah, author
Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli dan pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama yang dilaksanakan di hadapan PPAT. Dalam proses pembuatan akta jual beli syarat sah jual beli harus terpenuhi agar tidak terjadinya pembatalan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Achmad Rahmat, author
Kedudukan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah sifatnya sebatas menimbulkan akibat hukum antara penjual dengan pembeli, sesuai dengan isi klausula-klausula dalam perjanjian, hal ini didasarkan pendapat R. Setiawan, yang berpendapat bahwa: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh Hukum”. Untuk itu harus memahami Perjanjian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tifany Dwi Aprima, author
Bukti kepemilikan dari suatu Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Badan Perorangan maupun Badan Hukum umumnya berupa sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) setempat. Sertipikat merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
